JAKARTA, KOMPAS.com " Pimpinan DPR RI batal mengumumkan tiga nama anggota DPR RI yang sudah dijatuhi sanksi oleh Badan Kehormatan (BK) DPR RI. Sedianya, nama ketiga wakil rakyat tersebut akan diumumkan dalam sidang paripurna DPR, Selasa (5/7/2011). Menurut pimpinan sidang, Wakil Ketua DPR RI Anis Matta, sesuai dengan kesepakatan rapat pimpinan pada Jumat lalu, nama-nama anggota tersebut tak akan diumumkan. Pimpinan hanya akan membacakan nomor surat BK yang memuat keputusan tersebut. "Rapat pimpinan Jumat lalu menyepakati untuk mengumumkan surat masuknya saja. Detailnya tanya ke BK. Sebenarnya ada aturannya untuk dibacakan di paripurna, tetapi karena ini menyangkut orang, kita buat lebih soft saja," katanya usai memimpin rapat paripurna DPR RI, Selasa (5/7/2011). Jika fakta
Anda out-of-date, bagaimana yang mempengaruhi tindakan dan keputusan? Pastikan Anda tidak membiarkan slip
informasi penting oleh Anda.
Politisi PKS ini meminta wartawan untuk menanyakan detail isi surat pemberitahuan langsung kepada BK DPR RI. Namun, Ketua BK DPR RI M Prakosa enggan diwawancarai. Anis mengatakan, ketiga nama yang dijatuhi sanksi adalah As'ad Syam (Fraksi Demokrat), Izzul Islam (Fraksi PPP), dan Nurdin Tampubolon (Fraksi Hanura). Ketiganya dijatuhkan sanksi yang berbeda, mulai dari pemberhentian tetap (pergantian antarwaktu/PAW), pemberhentian sementara, dan dipindahkan dari alat kelengkapan dewan. Namun, belum jelas anggota dan sanksinya masing-masing. Menurut Anis, pimpinan hanya menerima satu lembar surat keputusan BK yang disertai tiga lampiran surat keputusan BK. Dirinya hanya ditugaskan membaca nomor surat keputusan BK tersebut pada rapat paripurna. "Ini masalah kultur kita saja. Yang bersangkutan sudah disampaikan juga. Dari periode-periode lalu, polanya juga seperti ini," ujarnya.
Politisi PKS ini meminta wartawan untuk menanyakan detail isi surat pemberitahuan langsung kepada BK DPR RI. Namun, Ketua BK DPR RI M Prakosa enggan diwawancarai. Anis mengatakan, ketiga nama yang dijatuhi sanksi adalah As'ad Syam (Fraksi Demokrat), Izzul Islam (Fraksi PPP), dan Nurdin Tampubolon (Fraksi Hanura). Ketiganya dijatuhkan sanksi yang berbeda, mulai dari pemberhentian tetap (pergantian antarwaktu/PAW), pemberhentian sementara, dan dipindahkan dari alat kelengkapan dewan. Namun, belum jelas anggota dan sanksinya masing-masing. Menurut Anis, pimpinan hanya menerima satu lembar surat keputusan BK yang disertai tiga lampiran surat keputusan BK. Dirinya hanya ditugaskan membaca nomor surat keputusan BK tersebut pada rapat paripurna. "Ini masalah kultur kita saja. Yang bersangkutan sudah disampaikan juga. Dari periode-periode lalu, polanya juga seperti ini," ujarnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar