JAKARTA, KOMPAS.com " Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Max Sopacua menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Direktorat Jenderal Imigrasi RI untuk melakukan pencekalan terhadap kader Demokrat, Muhammad Nasir. Sepupu Nazaruddin ini dicekal sejak tiga hari lalu. "Saya kira ini sebuah strategi lembaga hukum. Dulu kan Nazaruddin berhasil pergi sebelum dicekal. Sekarang jadi strategi, dijadikan contoh, dicegah sebelum pergi. Kalau sudah dicekal lembaga hukum, partai mau reaksi apa. Partai kan bukan lembaga hukum, partai adalah lembaga politik. Jadi, apa yang dilakukan lembaga hukum, itu oke-oke saja," ujar Max di Gedung Nusantara II, DPR, Kamis (21/7/2011). Semakin banyak informasi otentik tentang
Anda tahu, semakin banyak orang mungkin adalah untuk mempertimbangkan Anda ahli
. Baca terus untuk fakta
bahkan lebih yang Anda dapat berbagi.
Menurut dia, saat ini Demokrat menunggu klarifikasi dari Nasir alasan ia bisa dicekal oleh penegak hukum. Max mengaku tak tahu di mana Nasir. Pasalnya, Nasir yang menggantikan Nazaruddin di Komisi III jarang tampak dalam rapat-rapat anggota Dewan. Terakhir, fraksi menyebutkan ia berkunjung ke daerah pemilihannya di Riau II dan sudah memperoleh izin dari fraksi. "Saya enggak tahu Nasir di mana. Manusia jadi-jadian kali. Harusnya Nasir yang menjelaskan ke partai mengapa ia dicekal," ujar Max. Seperti yang diketahui, Nasir disebut-sebut sebagai salah satu komisaris PT Mahkota Negara yang menjadi perusahaan rekanan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2007-2008. Perusahaan ini pernah memenangi proyek di kedua kementerian itu. Kemudian, ditemukan fakta bahwa proyek tersebut bermasalah secara hukum.
Menurut dia, saat ini Demokrat menunggu klarifikasi dari Nasir alasan ia bisa dicekal oleh penegak hukum. Max mengaku tak tahu di mana Nasir. Pasalnya, Nasir yang menggantikan Nazaruddin di Komisi III jarang tampak dalam rapat-rapat anggota Dewan. Terakhir, fraksi menyebutkan ia berkunjung ke daerah pemilihannya di Riau II dan sudah memperoleh izin dari fraksi. "Saya enggak tahu Nasir di mana. Manusia jadi-jadian kali. Harusnya Nasir yang menjelaskan ke partai mengapa ia dicekal," ujar Max. Seperti yang diketahui, Nasir disebut-sebut sebagai salah satu komisaris PT Mahkota Negara yang menjadi perusahaan rekanan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Kementerian Pendidikan Nasional pada tahun 2007-2008. Perusahaan ini pernah memenangi proyek di kedua kementerian itu. Kemudian, ditemukan fakta bahwa proyek tersebut bermasalah secara hukum.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar