JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Ruhut Sitompul berharap mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin segera pulang ke tanah air untuk menjawab polemik yang timbul pascakepergiannya ke Singapura. Menurut Ruhut, partai sendiri mendorong Nazaruddin untuk segera pulang dan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Partai tidak kurang-kurang minta dia pulang. Saya apalagi, paling keras minta dia pulang. Nazaruddin, kau harus pulang jangan sampai ditetapkan jadi DPO (Daftar Pencarian Orang). Kalau sudah DPO bisa ditembak mati kau kalau ketemu polisi tapi enggak mau pulang," katanya kepada wartawan saat dihubungi, Senin (4/7/2011). Pengetahuan dapat memberikan keuntungan yang nyata. Untuk memastikan Anda mendapat informasi tentang
, terus membaca.
Anggota Komisi III DPR RI ini juga mengaku sudah menyampaikan kepada kuasa hukum Nazaruddin, OC Kaligis untuk membujuk kliennya itu pulang sebelum ditetapkan menjadi DPO. Menurutnya, konsekuensi menjadi DPO bisa mengancam nyawa Nazaruddin sendiri. Ruhut juga menaruh harapan besar kepada Kapolri Jendral Pol. Timur Pradopo untuk segera membawa Nazaruddin pulang ke tanah air sesuai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu pula, dengan institusi lain yang diharapkan bisa menggelar jalur diplomasi dengan pemerintah Singapura. "Makanya kita berdoa saja semoga Bapak Kapolri Timur Pradopo bisa menemukan dan membawa pulang dia. Selain itu, jalur Diplomasi dengan Singapura juga harus terus dilakukan jangan sampai Singapura itu menjadi negara yang munafik karena melindungi koruptor. Berapa banyak koruptor yang lari ke sana, dan mereka di sana kan bayar pajak juga," tambahnya.
Anggota Komisi III DPR RI ini juga mengaku sudah menyampaikan kepada kuasa hukum Nazaruddin, OC Kaligis untuk membujuk kliennya itu pulang sebelum ditetapkan menjadi DPO. Menurutnya, konsekuensi menjadi DPO bisa mengancam nyawa Nazaruddin sendiri. Ruhut juga menaruh harapan besar kepada Kapolri Jendral Pol. Timur Pradopo untuk segera membawa Nazaruddin pulang ke tanah air sesuai instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Begitu pula, dengan institusi lain yang diharapkan bisa menggelar jalur diplomasi dengan pemerintah Singapura. "Makanya kita berdoa saja semoga Bapak Kapolri Timur Pradopo bisa menemukan dan membawa pulang dia. Selain itu, jalur Diplomasi dengan Singapura juga harus terus dilakukan jangan sampai Singapura itu menjadi negara yang munafik karena melindungi koruptor. Berapa banyak koruptor yang lari ke sana, dan mereka di sana kan bayar pajak juga," tambahnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar