JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) di Indonesia agar tidak lagi merekrut calon tenaga kerja untuk dikirim ke Arab Saudi.
Langkah itu sebagai tindak lanjut keputusan pemerintah menghentikan sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi setelah hukuman pancung terhadap Ruyati binti Sabuti (54). Eksekusi itu tanpa pemberitahuan ke pemerintah Indonesia. "Kami sudah membuat edaran tidak boleh lagi merekrut tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Saudi Arabia," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar seusai diskusi di Jakarta, Sabtu ( 25/6/2011 ). Semakin banyak informasi otentik tentang
Anda tahu, semakin banyak orang mungkin adalah untuk mempertimbangkan Anda ahli
. Baca terus untuk fakta
bahkan lebih yang Anda dapat berbagi.
Muhaimin mengatakan, untuk pengawasan keputusan itu, akan ditempatkan tim dari BNP2TKI, kepolisian, dan Imigrasi di bandara mulai 1 Agustus 2011 . TKI yang sudah siap dan memenuhi persyaratan tetap boleh berangkat sebelum 1 Agustus. "Kita tidak akan buka lagi sampai kita merasa aman dan nyaman akan jaminan TKI," ucap dia. Sulistyowati Irianto, Ketua Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia sependapat dengan keputusan penghentian sementara, mengurangi jumlah tenaga kerja yang dikirim secara perlahan, hingga akhirnya tidak mengirimkan sama sekali. Langkah itu, kata dia, sudah dilakukan pemerintah India sejak 6 tahun lalu. "Namun, kalau kita melihat dari segi hak asasi manusia, bermigrasi itu hak dasar setiap orang. Jadi pemerintah harus memberikan akses keadilan kepada mereka dengan mengentaskan kemiskinan," ucap Sulistiowati.
Langkah itu sebagai tindak lanjut keputusan pemerintah menghentikan sementara pengiriman TKI ke Arab Saudi setelah hukuman pancung terhadap Ruyati binti Sabuti (54). Eksekusi itu tanpa pemberitahuan ke pemerintah Indonesia. "Kami sudah membuat edaran tidak boleh lagi merekrut tenaga kerja yang akan diberangkatkan ke Saudi Arabia," kata Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar seusai diskusi di Jakarta, Sabtu ( 25/6/2011 ). Semakin banyak informasi otentik tentang
Muhaimin mengatakan, untuk pengawasan keputusan itu, akan ditempatkan tim dari BNP2TKI, kepolisian, dan Imigrasi di bandara mulai 1 Agustus 2011 . TKI yang sudah siap dan memenuhi persyaratan tetap boleh berangkat sebelum 1 Agustus. "Kita tidak akan buka lagi sampai kita merasa aman dan nyaman akan jaminan TKI," ucap dia. Sulistyowati Irianto, Ketua Pusat Kajian Wanita dan Jender Universitas Indonesia sependapat dengan keputusan penghentian sementara, mengurangi jumlah tenaga kerja yang dikirim secara perlahan, hingga akhirnya tidak mengirimkan sama sekali. Langkah itu, kata dia, sudah dilakukan pemerintah India sejak 6 tahun lalu. "Namun, kalau kita melihat dari segi hak asasi manusia, bermigrasi itu hak dasar setiap orang. Jadi pemerintah harus memberikan akses keadilan kepada mereka dengan mengentaskan kemiskinan," ucap Sulistiowati.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar