JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden ke-3 RI, BJ Habibie mengatakan, salah satu bentuk penolakan terhadap segala sesuatu yang berhubungan dengan orde baru menjadi penyebab absennya nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini disampaikannya dalam pidatonya tentang Pancasila pada Peringatan Pidato Bung Karno 1 Juni 1945 di Gedung DPR-MPR RI, Jakarta, Rabu (1/6/2011). "Sebagai ilustrasi, misalnya, penolakan terhadap segala hal yang berhubungan dengan Orde Baru, menjadi penyebab mengapa Pancasila kini absen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Harus diakui, di masa lalu memang terjadi mistifikasi dan ideologisasi Pancasila secara sistematis, terstruktur dan massif yang tidak jarang kemudian menjadi senjata ideologis untuk mengelompokkan mereka yang tak sepaham dengan pemerintah sebagai tidak Pancasilais atau anti Pancasila," ujar Habibie. Menurutnya, dulu Pancasila memang seringkali diposisikanoleh pemegang kekuasaan untuk memonopoli pemaknaan dan penafsiran Pancasila itu sendiri. Hal itu digunakan untuk melanggengkan kekuasaan yang telah dipegang. Akibatnya, Pancasila dipersalahkan oleh rakyat karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif. Pikirkan tentang apa yang telah Anda baca sejauh ini. Apakah itu memperkuat apa yang sudah Anda ketahui tentang
? Atau ada sesuatu yang sama sekali baru? Bagaimana dengan paragraf yang tersisa?
"Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan," tambahnya. Hal ini, lanjutnya, menyebabkan amnesia nasional karena masyarakat trauma terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu dengan mengatasnamakan Pancasila. "Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya 'amnesia nasional' tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grund norm (norma dasar)," paparnya. Habibie menganggap, selalu dikaitkannya Pancasila dengan sebuah rezim tertentu merupakan sebuah kesalahan. Menurutnya, rezim boleh saja berubah, tetapi Pancasila seharusnya tetap menjadi pegangan di setiap orde pemerintahan. "Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tententu, menurut saya, merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada," katanya. Ia mendorong dibangunnya reaktualisasi agar Pancasila tak hilang setiap kali pergantian rezim.Reaktualisasi itu harus dijalankan oleh segenap rakyat Indonesia, tidak hanya golongan atau kelompok tertentu. Ia menuturkan, problema bangsa ini akan bisa menemukan solusi jika dilakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
"Akibatnya, ketika terjadi pergantian rezim di era reformasi, muncullah demistifikasi dan dekonstruksi Pancasila yang dianggapnya sebagai simbol, sebagai ikon dan instrumen politik rezim sebelumnya. Pancasila ikut dipersalahkan karena dianggap menjadi ornamen sistem politik yang represif dan bersifat monolitik sehingga membekas sebagai trauma sejarah yang harus dilupakan," tambahnya. Hal ini, lanjutnya, menyebabkan amnesia nasional karena masyarakat trauma terhadap penyalahgunaan kekuasaan di masa lalu dengan mengatasnamakan Pancasila. "Semangat generasi reformasi untuk menanggalkan segala hal yang dipahaminya sebagai bagian dari masa lalu dan menggantinya dengan sesuatu yang baru, berimplikasi pada munculnya 'amnesia nasional' tentang pentingnya kehadiran Pancasila sebagai grund norm (norma dasar)," paparnya. Habibie menganggap, selalu dikaitkannya Pancasila dengan sebuah rezim tertentu merupakan sebuah kesalahan. Menurutnya, rezim boleh saja berubah, tetapi Pancasila seharusnya tetap menjadi pegangan di setiap orde pemerintahan. "Pengaitan Pancasila dengan sebuah rezim pemerintahan tententu, menurut saya, merupakan kesalahan mendasar. Pancasila bukan milik sebuah era atau ornamen kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu. Pancasila juga bukan representasi sekelompok orang, golongan atau orde tertentu. Sepanjang Indonesia masih ada, Pancasila akan menyertai perjalanannya. Rezim pemerintahan akan berganti setiap waktu dan akan pergi menjadi masa lalu, akan tetapi dasar negara akan tetap ada," katanya. Ia mendorong dibangunnya reaktualisasi agar Pancasila tak hilang setiap kali pergantian rezim.Reaktualisasi itu harus dijalankan oleh segenap rakyat Indonesia, tidak hanya golongan atau kelompok tertentu. Ia menuturkan, problema bangsa ini akan bisa menemukan solusi jika dilakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar