JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa mafia peradilan tidak hanya terjadi di tingkat pengadilan negeri atau pun pengadilan tinggi. Mafia peradilan bahkan terjadi di tingkat Mahkamah Agung (MA). Ada beberapa modus yang dilakukan untuk mengatur perkara hingga dimenangkan para "klien" mafia peradilan ini. Peneliti ICW, Febri Diansyah, mengungkapkan bahwa pola mafia peradilan di Mahkamah Agung terjadi mulai dari tahap mendaftarkan perkara hingga proses pemeriksaan. "Dalam tahap mendaftarkan perkara cara yang dilakukan adalah meminta dana tambahan tanpa kuitansi kepada pihak yang mengajukan kasasi," ujar Febri, Minggu (5/6/2011), di kantor ICW, Jakarta. Anda dapat melihat bahwa ada nilai praktis dalam mempelajari lebih banyak tentang
. Dapatkah Anda memikirkan cara-cara untuk menerapkan apa yang telah dibahas sejauh ini?
Dalam meminta dana tambahan itu, oknum di MA menghubungi atau dihubungi oleh pengacara atau pihak terkait untuk mengatur perkara. "Dalam kasus besar, pihak yang berperkara menghubungi sekretaris jenderal atau wakil sekretaris jenderal untuk mengatur perkara dan mendistribusikan suap pada hakim agung," ujar Febri. Hal lain yang dilakukan juga dengan penentuan majelis favorit. Penentuan ini dilakukan dengan kolusi antara Direktur MA, asisten koordinator atau panitera, dan Ketua Tim Majelis (internal MA) dengan pihak berperkara.Sementara itu, pihak yang berperkara ditawari menggunakan pengacara tertentu yang mempunyai hubungan dekat dengan hakim agung. Dalam penanganan perkara, pihak pengacara kembali menghubungi "orang dalam" di MA untuk kepentingan pemenangan perkara."Di dalam tahap pemeriksaan, sekjen atau asisten hakim agung menghubungi pihak berperkara," ucap Febri. Di dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, sekjen atau asisten hakim menawarkan putusan yang memenangkan, atau sekjen sebenarnya sudah menyusun draft putusan namun pura-pura menawarkan kemenangan pada pihak yang sebenarnya sudah memenangkan kasus tersebut. "Cara lain dalam mafia peradilan yang digunakan dalam tahap pemeriksaan adalah dengan menawarkan atau memberikan sesuatu kepada hakim agung, baik langsung maupun melalui pengacara," tandasnya.
Dalam meminta dana tambahan itu, oknum di MA menghubungi atau dihubungi oleh pengacara atau pihak terkait untuk mengatur perkara. "Dalam kasus besar, pihak yang berperkara menghubungi sekretaris jenderal atau wakil sekretaris jenderal untuk mengatur perkara dan mendistribusikan suap pada hakim agung," ujar Febri. Hal lain yang dilakukan juga dengan penentuan majelis favorit. Penentuan ini dilakukan dengan kolusi antara Direktur MA, asisten koordinator atau panitera, dan Ketua Tim Majelis (internal MA) dengan pihak berperkara.Sementara itu, pihak yang berperkara ditawari menggunakan pengacara tertentu yang mempunyai hubungan dekat dengan hakim agung. Dalam penanganan perkara, pihak pengacara kembali menghubungi "orang dalam" di MA untuk kepentingan pemenangan perkara."Di dalam tahap pemeriksaan, sekjen atau asisten hakim agung menghubungi pihak berperkara," ucap Febri. Di dalam pertemuan tersebut, lanjutnya, sekjen atau asisten hakim menawarkan putusan yang memenangkan, atau sekjen sebenarnya sudah menyusun draft putusan namun pura-pura menawarkan kemenangan pada pihak yang sebenarnya sudah memenangkan kasus tersebut. "Cara lain dalam mafia peradilan yang digunakan dalam tahap pemeriksaan adalah dengan menawarkan atau memberikan sesuatu kepada hakim agung, baik langsung maupun melalui pengacara," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar