JAKARTA, KOMPAS.com " Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin mengkritik keputusan pemerintah yang memerintahkan TNI dan Polri pada posisi siaga I selama Paskah yang dimulai pada Kamis-Minggu, 21-24 April 2011. Keputusan yang diambil menyusul ditemukannya bom tak jauh dari Gereja Christ Cathedral Gading Serpong dinilai tidak tepat dan berlebihan. "Saya setuju siaga 1, tetapi di Jakarta saja. Tidak perlu seluruh Indonesia. Kondisi di Halmahera tenang-tenang saja, ngapain (prajurit) siaga 1," kata Hasanuddin kepada para wartawan di Jakarta, Minggu (24/4/2011). Hasanuddin menjelaskan, siaga 1 adalah status tertinggi terkait kesiapan aparat keamanan dalam mengamankan negara. Ketika pemerintah mengeluarkan perintah siaga 1, seluruh prajurit TNI dan Polri harus berada pada posisi stand by di markas masing-masing, lengkap dengan perlengkapan senjata, amunisi, kendaraan, bekal logistik selama tujuh hari, dan lainnya. TB Hasanuddin, yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, juga mengatakan, siaga 1 tingkat nasional umumnya disiapkan untuk menghadapi ancaman dari luar negeri, huru-hara atau bencana alam tingkat nasional, atau adanya ancaman pemberontakan atau kudeta. Pikirkan tentang apa yang telah Anda baca sejauh ini. Apakah itu memperkuat apa yang sudah Anda ketahui tentang
? Atau ada sesuatu yang sama sekali baru? Bagaimana dengan paragraf yang tersisa?
Perintah ini, kata Hasanuddin, dapat memengaruhi arus investasi yang masuk ke Indonesia. Investor dikhawatirkan takut berinvestasi di Indonesia. Siaga 1 nasional juga berkaitan dengan biaya yang tak sedikit. Terkait hal ini, Hasanuddin berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memberikan penjelasan kepada publik. "Adakah Presiden memang memprediksi atau memperkirakan akan ada sesuatu dalam skala nasional? Presiden harus menjelaskannya kepada publik. Rakyat harus tahu tentang apa yang terjadi di Republik ini," kata Hasanuddin. Pengumuman siaga 1 selama Paskah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto seusai mengikuti rapat kabinet terbatas bidang keamanan yang dipimpin Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis. Pada saat mengumumkan hal tersebut, Djoko didampingi Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Djoko mengatakan, siaga 1 diberlakukan pada hari peringatan keagamaan. "Itu sudah otomatis. Tidak akan ada lagi perintah bersiaga," kata Djoko.
Perintah ini, kata Hasanuddin, dapat memengaruhi arus investasi yang masuk ke Indonesia. Investor dikhawatirkan takut berinvestasi di Indonesia. Siaga 1 nasional juga berkaitan dengan biaya yang tak sedikit. Terkait hal ini, Hasanuddin berharap, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus memberikan penjelasan kepada publik. "Adakah Presiden memang memprediksi atau memperkirakan akan ada sesuatu dalam skala nasional? Presiden harus menjelaskannya kepada publik. Rakyat harus tahu tentang apa yang terjadi di Republik ini," kata Hasanuddin. Pengumuman siaga 1 selama Paskah disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto seusai mengikuti rapat kabinet terbatas bidang keamanan yang dipimpin Presiden di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis. Pada saat mengumumkan hal tersebut, Djoko didampingi Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Timur Pradopo. Djoko mengatakan, siaga 1 diberlakukan pada hari peringatan keagamaan. "Itu sudah otomatis. Tidak akan ada lagi perintah bersiaga," kata Djoko.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar