JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan DPR RI dan Pimpinan Pansus RUU Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) memanggil delapan menteri utusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk berkonsultasi terkait pembahasan RUU yang sempat mandeg, Kamis (7/4/2011) malam. Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengatakan, rapat konsultasi ini sangat penting menyusul tak jalannya pembahasan RUU ini dalam sebulan terakhir. "Saya menyayangkan delapanmenteri tersebut menghentikan sepihak pembahasan RUU sebulan terakhir ini. Padahal DPR dituntut untuk menyelesaikan berbagai RUU yang strategis untuk hajat hidup orang baik," katanya dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (7/4/2011). Politisi Golkar ini pun meninggalkan pesan agar Menteri Keuangan Agus Martowardojo sebagai koordinator tim pembahas utusan Presiden tak boleh lagi 'ngambek' sehingga pembahasan menjadi mandeg. Bahkan, dia mengancam akan meminta Presiden untuk bertindak tegas pada menteri yang sering menunda-nunda. Mereka dari Anda tidak akrab dengan yang terakhir pada Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah sekarang memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.
"Oleh karena itu, kita akan bicarakan nanti malam. Kita undang secara khusus 6 sampai 8 menteri dan semua anggota yang berkepentingan untuk menghadiri rapat," tambahnya. Ketua Pansus RUU BPJS Nizar Shihab berterimakasih karena pimpinan DPR telah mengambil alih fungsi tekanan kepada pemerintah terkait BPJS dengan menginisiasi pertemuan nanti malam. "InsyaAllah kami akan ketemu dengan delapan menteri nanti malam. Dan berkat solusi atau ilmu anggota dewan, konsep tersebut akan kita temukan sehingga BPJS bisa terlaksana," kata Nizar. Keberadaan UU BPJS dinilai sangat penting sebagai pengatur badan yang akan menyelenggarakan jaminan sosial bagi masyarakat. Sejak tahun 2004, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah disahkan. Untuk mengimplementasikan ketentuan UU SJSN, setidaknya dibutuhkan 10 peraturan pemerintah (PP) dan 11 peraturan presiden (Perpres). Namun, saat ini, pemerintah baru membuat PP tentang Dewan Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan Perpres No 44 tahun 2008. SJSN tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya BPJS. Keempat BPJS yang diamanatkan UU SJSN adalah Jamsostek, Askes, Asabri dan Taspen.
"Oleh karena itu, kita akan bicarakan nanti malam. Kita undang secara khusus 6 sampai 8 menteri dan semua anggota yang berkepentingan untuk menghadiri rapat," tambahnya. Ketua Pansus RUU BPJS Nizar Shihab berterimakasih karena pimpinan DPR telah mengambil alih fungsi tekanan kepada pemerintah terkait BPJS dengan menginisiasi pertemuan nanti malam. "InsyaAllah kami akan ketemu dengan delapan menteri nanti malam. Dan berkat solusi atau ilmu anggota dewan, konsep tersebut akan kita temukan sehingga BPJS bisa terlaksana," kata Nizar. Keberadaan UU BPJS dinilai sangat penting sebagai pengatur badan yang akan menyelenggarakan jaminan sosial bagi masyarakat. Sejak tahun 2004, UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah disahkan. Untuk mengimplementasikan ketentuan UU SJSN, setidaknya dibutuhkan 10 peraturan pemerintah (PP) dan 11 peraturan presiden (Perpres). Namun, saat ini, pemerintah baru membuat PP tentang Dewan Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dengan Perpres No 44 tahun 2008. SJSN tidak akan bisa dilaksanakan tanpa adanya BPJS. Keempat BPJS yang diamanatkan UU SJSN adalah Jamsostek, Askes, Asabri dan Taspen.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar