JAKARTA, KOMPAS.com - Kelangkaan bahan bakar minyak di sejumlah daerah diduga merupakan ulah spekulan yang menimbun BBM. Hal ini menyusul adanya wacana kenaikan harga BBM dalam waktu dekat seiring kenaikan harga minyak. Karena itu, Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi akan memperketat pengawasan distribusi BBM bersubsidi. Menurut Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita H Legowo menyatakan, saat ini kelangkaan BBM yang agak menyolok adalah Pontianak. Di daerah itu terjadi lonjakan konsumsi premium mencapai 1.200 kilo liter, atau melebihi kuota harian 900 KL. "Sebenarnya pengalihan stok BBM bisa dilakukan. Stok BBM di Pontianak minimal mencukupi untuk tiga hari. Tetapi karena ada lonjakan permintaan 300 KL dalam sehari, maka tidak teratasi. Ini berarti ada sesuatu yang salah dalam hal konsumen," kata dia menambahkan. Setelah Anda mulai bergerak melampaui informasi latar belakang dasar, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak Harga Jual Blackberry iPhone Laptop Murah dari Anda mungkin memiliki pikiran pertama.
"Kami melihatnya ada spekulan yang ikut di situ. Karena takut ada harga naik, maka memicu ulah spekulan. Padahal dalam waktu dekat tidak akan ada kebijakan kenaikan harga BBM," kata dia. Karena itu, Menteri ESDM telah menugaskan BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan distribusi BBM bekerja sama dengan pemerintah daerah. Peran pemda dinilai perlu ditingkatkan lantaran kuota harian setiap daerah yang diajukan pemerintah pusat ke DPR RI merupakan kesepakatan dengan pemda. Menurut Evita, Pemerintah sebenarnya sudah mengajukan kuota BBM tahun 2011 minimal 40 juta KL, tetapi ternyata hanya disetujui DPR sebesar 38,5 juta KL. "Karena itu, perlu ada pengaturan BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat volume BBM dalam APBN 2011," kata Evita menambahkan.
"Kami melihatnya ada spekulan yang ikut di situ. Karena takut ada harga naik, maka memicu ulah spekulan. Padahal dalam waktu dekat tidak akan ada kebijakan kenaikan harga BBM," kata dia. Karena itu, Menteri ESDM telah menugaskan BPH Migas untuk meningkatkan pengawasan distribusi BBM bekerja sama dengan pemerintah daerah. Peran pemda dinilai perlu ditingkatkan lantaran kuota harian setiap daerah yang diajukan pemerintah pusat ke DPR RI merupakan kesepakatan dengan pemda. Menurut Evita, Pemerintah sebenarnya sudah mengajukan kuota BBM tahun 2011 minimal 40 juta KL, tetapi ternyata hanya disetujui DPR sebesar 38,5 juta KL. "Karena itu, perlu ada pengaturan BBM bersubsidi agar tepat sasaran dan tepat volume BBM dalam APBN 2011," kata Evita menambahkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar