JAKARTA, KOMPAS.com " Politisi Partai Amanat Nasional, Bima Arya, berpendapat, sekarang bukan saatnya meributkan perombakan kabinet. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya lebih fokus terhadap bagaimana menata ulang bangunan koalisi agar dapat mengamankan pemerintahan baik di legislatif maupun di eksekutif. "Penting diwacanakan bangunan Setgab ini seperti apa. Menata koalisi bukan hanya kursi menteri, bongkar pasang kabinet. Tapi, bagaimana mengamankan baik di eksekutif maupun legislatif. Kalau Puan Maharani menikmati kursi menteri, misalnya, tapi Bang Ara (anggota Fraksi PDI-P Maruarar Sirait) masih galak di parlemen, itu susah," katanya, dalam diskusi "Setgab Bubar Gerak, Jalan!" di Jakarta, Minggu (6/3/2011). Menurut Bima, dalam menata bangunan koalisi, Presiden sebaiknya juga menata oposisi. Bukan hanya menata bangunan Sekretariat Gabungan (Setgab Koalisi). Terkait penataan Setgab, menurut Bima, Presiden dapat mencontoh model negara lain seperti Chili. Di Chili, setgab dibentuk sebagai bangunan informal. Knowledge can give you a real advantage. To make sure you're fully informed about mobil keluarga ideal terbaik indonesia, keep reading.
"Mereka menolak koalisi diformalkan. Tapi, lumayan efektif karena forum informal ini mengatur agenda-agenda seperti pertemuan. Setiap Senin, pimpinan partai, menteri, ketemu menyamakan sikap, ini rapih sekali," ucapnya. Selain itu, menurut Bima, penataan bangunan koalisi dapat dilakukan dengan menulis ulang kontrak politik. "Yang kemarin terlalu normatif, multi-interpretatif, sampai ada kalimat keluar yang bilang kami tidak berkoalisi dengan Demokrat, tapi hanya dengan Presiden, itu bahaya. Jangan sampai ada kalimat seperti itu," katanya. Kemudian, bangunan koalisi, tambah Bima, dapat ditata ulang dengan membuat mekanisme pengambilan keputusan di Setgab lebih jelas. "Setgab harus jadi tempat dinamis membangun satu isu. Dinamis di dalam, ketika keluar solid. Ini terbalik, di dalam kelihatan solid, saling jabat tangan, di luar dinamis sekali. Ke depan, begitu disepakati, semua wajib mengamankan," ujarnya. Selain itu, Bima menilai, ketidakstabilan koalisi yang terjadi merupakan akibat dari pertarungan opini para anggota parlemen. Terdapat masalah komunikasi politik dalam Setgab. "Masalah di Setgab kemarin, komunikasi politik. Harusnya disosialisasikan ke luar, siapa yang menjadi juru bicara atas nama Setgab, jubir Demokrat itu siapa. Kalau tidak ditata akan semakin buruk," ujar Bima.
"Mereka menolak koalisi diformalkan. Tapi, lumayan efektif karena forum informal ini mengatur agenda-agenda seperti pertemuan. Setiap Senin, pimpinan partai, menteri, ketemu menyamakan sikap, ini rapih sekali," ucapnya. Selain itu, menurut Bima, penataan bangunan koalisi dapat dilakukan dengan menulis ulang kontrak politik. "Yang kemarin terlalu normatif, multi-interpretatif, sampai ada kalimat keluar yang bilang kami tidak berkoalisi dengan Demokrat, tapi hanya dengan Presiden, itu bahaya. Jangan sampai ada kalimat seperti itu," katanya. Kemudian, bangunan koalisi, tambah Bima, dapat ditata ulang dengan membuat mekanisme pengambilan keputusan di Setgab lebih jelas. "Setgab harus jadi tempat dinamis membangun satu isu. Dinamis di dalam, ketika keluar solid. Ini terbalik, di dalam kelihatan solid, saling jabat tangan, di luar dinamis sekali. Ke depan, begitu disepakati, semua wajib mengamankan," ujarnya. Selain itu, Bima menilai, ketidakstabilan koalisi yang terjadi merupakan akibat dari pertarungan opini para anggota parlemen. Terdapat masalah komunikasi politik dalam Setgab. "Masalah di Setgab kemarin, komunikasi politik. Harusnya disosialisasikan ke luar, siapa yang menjadi juru bicara atas nama Setgab, jubir Demokrat itu siapa. Kalau tidak ditata akan semakin buruk," ujar Bima.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar