MALANG, KOMPAS.com " Rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jawa Timur, DR Muhadjir Effedy mendesak agar pemerintah segera bertindak tegas dan mengusut tuntas masalah Negara Islam Indonesia (NII) di Pondok Pesantren Al-Zaytun.Muhadjir meminta agar pemerintah mengabaikan kedekatan Al-Zaytun dengan sejumlah partai politik. "Seharusnya pemerintah mengabaikan faktor partai politik dan adanya pejabat yang sering berkunjung ke Al-Zaytun itu," katanya, Senin (9/5/2011).Namun, pemerintah pusat harus tetap melakukan penyelidikan di Pondok Pesantren Al Zaytun itu. Kata Muhadjir, sejak awal berdirinya sudah curiga terhadap pembentukan atau pendirian Al-Zaytun. "Sebelum banyak dikunjungi pejabat negara atau tokoh politik sudah layak dicurigai, baik itu dalam sistem pengelolaannya, seperti dana di internal pondok sendiri," katanya. Sebagian besar informasi ini berasal langsung dari pro
. Hati-hati membaca untuk mengakhiri hampir menjamin bahwa Anda akan tahu apa yang mereka ketahui.
Keberadaan NII sendiri, katanya, memang susah dibuktikan dengan hukum positif. Apalagi, di Indonesia tidak memiliki Internal Security Act, layaknya di Singapura atau Malaysia. Andaikata Indonesia memiliki sistem keamanan internal seperti di dua negara tersebut, tentu lebih memudahkan dalam langkah antisipasi terhadap NII. "Masalah NII adalah masalah persoalan masa depan bangsa karena sudah berkaitan dengan pelanggaran terhadap ideologi NKRI. Oleh karena itu, harus ada tindakan tegas dari pemerintah, terutama menyelidiki Al-Zaytun," ujarnya. Terkait dengan kasus indoktrinasi yang dialami sejumlah mahasiswa UMM, menurut Muhadjir, diyakini itu tidak memengaruhi penerimaan mahasiswa baru. Hingga pendaftaran gelombang pertama tercatat sudah 3.219 calon mahasiswa baru. "Jumlah itu hampir sama dengan masa penerimaan mahasiswa baru tahun lalu. Kami juga menyiapkan berbagai program untuk antisipasi penyusupan NII di kalangan mahasiswa, khususnya di UMM," katanya. Salah seorang calon mahasiswa UMM asal Blitar, Andika (19), mengaku bahwa kedua orangtuanya sempat mencemaskan isu NII yang menimpa sejumlah mahasiswa di UMM."Memang orangtua saya sempat khawatir adanya NII yang menimpa mahasiswa UMM itu, tetapi saya yakinkan bahwa itu semua tergantung dari individu mahasiswanya. Alhamdulillah kedua orangtua saya memahaminya," katanya.
Keberadaan NII sendiri, katanya, memang susah dibuktikan dengan hukum positif. Apalagi, di Indonesia tidak memiliki Internal Security Act, layaknya di Singapura atau Malaysia. Andaikata Indonesia memiliki sistem keamanan internal seperti di dua negara tersebut, tentu lebih memudahkan dalam langkah antisipasi terhadap NII. "Masalah NII adalah masalah persoalan masa depan bangsa karena sudah berkaitan dengan pelanggaran terhadap ideologi NKRI. Oleh karena itu, harus ada tindakan tegas dari pemerintah, terutama menyelidiki Al-Zaytun," ujarnya. Terkait dengan kasus indoktrinasi yang dialami sejumlah mahasiswa UMM, menurut Muhadjir, diyakini itu tidak memengaruhi penerimaan mahasiswa baru. Hingga pendaftaran gelombang pertama tercatat sudah 3.219 calon mahasiswa baru. "Jumlah itu hampir sama dengan masa penerimaan mahasiswa baru tahun lalu. Kami juga menyiapkan berbagai program untuk antisipasi penyusupan NII di kalangan mahasiswa, khususnya di UMM," katanya. Salah seorang calon mahasiswa UMM asal Blitar, Andika (19), mengaku bahwa kedua orangtuanya sempat mencemaskan isu NII yang menimpa sejumlah mahasiswa di UMM."Memang orangtua saya sempat khawatir adanya NII yang menimpa mahasiswa UMM itu, tetapi saya yakinkan bahwa itu semua tergantung dari individu mahasiswanya. Alhamdulillah kedua orangtua saya memahaminya," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar