YOGYAKARTA, KOMPAS.com- Kepala Kepolisian Daerah DIY Brigjen (Pol) Ondang Sutarsa Budhi menilai, macetnya pembahasan Rancangan Undang Undang Keistimewaan (RUUK) DIY rawan memunculkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, sehingga harus mendapat perhatian khusus pada 2011. "Macetnya pembahasan RUUK DIY akan berdampak pada kinerja pemerintah daerah. (Berakhiranya) masa perpanjangan jabatan gubernur dan wakil gubernur (yang akan berakir), bila tidak dilandasi aturan perundangan pasti," kata Kapolda di Jogyakarta, Sabtu (1/1/2011). Perpanjangan jabatan selama tiga tahun kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DIY periode Oktober 2008-Oktober 2011 pada tahun ini akan berakhir, sehingga harus ada aturan atau perundangan terkait dengan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur di DIY. "Jika pembahasan ini terus berlarut-larut dan tidak bisa selesai sampai masa perpanjangan gubernur dan wakil gubernur habis, maka akan terjadi kekosongan pemimpin," katanya. How can you put a limit on learning more? The next section may contain that one little bit of wisdom that changes everything.
Selain macetnya pembahasan RUUK DIY, kerawanan yang juga perlu mendapat perhatian adalah rencana pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo pada pertengahan 2011. "Wali Kota Yogyakarta dan Bupati Kulon Progo saat ini sudah menjabat dua periode, sehingga Pilkada di dua daerah tersebut akan diikuti pasangan baru yang tentunya juga akan rawan gangguan kamtibmas," katanya. Ondang mengatakan, pihaknya memberi perhatian khusus terkait aksi unjuk rasa mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lainnya tentang penanganan kasus korupsi, kasus Bank Century, reformasi dan reformasi birokrasi serta masalah pendidikan akan terus berlanjut sampai pemerintah menyelesaikan permasalahan tersebut. "Kemudian masalah rencana penambangan pasir besi di pantai selatan Kulon Progo, rencana pembangunan pelabuhan ikan serta pembangunan Bandara dan Lantamal juga tetap akan menjadi permasalahan pro-kontra pada tahn ini," katanya. Untuk kejahatan konvensional yang diperkirakan akan tetap tinggi pada 2011 adalah pencurian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, penipuan, dan penggelapan. "Selain itu juga kejahatan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), cyber crime, perpajakan dan narkoba, perlu mendapat perhatian khusus pada 2011 ini," katanya.
Selain macetnya pembahasan RUUK DIY, kerawanan yang juga perlu mendapat perhatian adalah rencana pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kota Yogyakarta dan Kabupaten Kulon Progo pada pertengahan 2011. "Wali Kota Yogyakarta dan Bupati Kulon Progo saat ini sudah menjabat dua periode, sehingga Pilkada di dua daerah tersebut akan diikuti pasangan baru yang tentunya juga akan rawan gangguan kamtibmas," katanya. Ondang mengatakan, pihaknya memberi perhatian khusus terkait aksi unjuk rasa mahasiswa, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi lainnya tentang penanganan kasus korupsi, kasus Bank Century, reformasi dan reformasi birokrasi serta masalah pendidikan akan terus berlanjut sampai pemerintah menyelesaikan permasalahan tersebut. "Kemudian masalah rencana penambangan pasir besi di pantai selatan Kulon Progo, rencana pembangunan pelabuhan ikan serta pembangunan Bandara dan Lantamal juga tetap akan menjadi permasalahan pro-kontra pada tahn ini," katanya. Untuk kejahatan konvensional yang diperkirakan akan tetap tinggi pada 2011 adalah pencurian kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, pencurian dengan pemberatan, pencurian dengan kekerasan, penipuan, dan penggelapan. "Selain itu juga kejahatan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), cyber crime, perpajakan dan narkoba, perlu mendapat perhatian khusus pada 2011 ini," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar