JAKARTA, KOMPAS.com " Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) dan Asosiasi Mahasiswa Pegunungan Tengah Papua Se-Indonesia mendesak pemerintah, terutama Panglima TNI, segera menghentikan proses hukum tiga perwira TNI pelaku penyiksaan warga Papua yang tengah berlangsung di Pengadilan Militer. "Adalah salah menggunakan mekanisme Pengadilan Militer dalam kasus penyiksaan di Papua. Kenapa? Penyiksaan masuk dalam pelanggaran HAM (hak asasi manusia) berat, seharusnya gunakan mekanisme Pengadilan HAM," kata Koordinator Eksekutif Nasional Kontras Haris Azhar di kantor Kontras, Sabtu (22/1/2011). Haris mengatakan, proses di Pengadilan Militer patut ditolak karena tindakan penyiksaan tidak diatur sebagai tindakan pidana atau kejahatan. Dakwaannya digolongkan sebagai tindakan indisipliner. "Sekarang pertanyaannya, apakah militer tak ikut apel juga tindakan indisipliner? Iya, kan. Lalu, bagaimana itu dianggap sama dengan penyiksaan?" ungkapnya. Once you begin to move beyond basic background information, you begin to realize that there's more to mobil keluarga ideal terbaik indonesia than you may have first thought.
Staf Divisi Advokasi HAM Kontras Chrisbiantoro menambahkan, proses hukum di Pengadilan Militer hendaknya dihentikan sampai pengungkapan hasil tim pencari fakta tuntas. "Maka, blunder kalau merekomendasikan ini ke Pengadilan Militer. Ini kesalahan yang besar oleh Komnas HAM," uajrnya. Koordinator Kontras Papua Olga Hamadi, yang ikut memantau, menyatakan pesimistis pada hasil proses hukum Pengadilan Militer. Menurut dia, hal itu tak akan obyektif. "Di Pengadilan Militer, kami tidak bisa ikut terlibat mengontrol. Prosesnya hanya di internal mereka. Kita sudah tahulah putusannya seperti apa," katanya. Olga menilai, lebih baik Komnas HAM segera melakukan investigasi untuk menemukan indikasi ini pelanggaran HAM berat atau tidak. "Jadi, bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat," katanya.
Staf Divisi Advokasi HAM Kontras Chrisbiantoro menambahkan, proses hukum di Pengadilan Militer hendaknya dihentikan sampai pengungkapan hasil tim pencari fakta tuntas. "Maka, blunder kalau merekomendasikan ini ke Pengadilan Militer. Ini kesalahan yang besar oleh Komnas HAM," uajrnya. Koordinator Kontras Papua Olga Hamadi, yang ikut memantau, menyatakan pesimistis pada hasil proses hukum Pengadilan Militer. Menurut dia, hal itu tak akan obyektif. "Di Pengadilan Militer, kami tidak bisa ikut terlibat mengontrol. Prosesnya hanya di internal mereka. Kita sudah tahulah putusannya seperti apa," katanya. Olga menilai, lebih baik Komnas HAM segera melakukan investigasi untuk menemukan indikasi ini pelanggaran HAM berat atau tidak. "Jadi, bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat," katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar