JAKARTA, KOMPAS.com - Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menolak keberatan Walikota Tomohon Jefferson Rumajar. Sidang kasus dugaan penyalahgunaan APBD Tomohon akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. "Memutuskan menolak keberatan terdakwa," kata Ketua Majelis Hakim Jupriyadi, dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Selasa (25/1/2011). Hakim menilai, dakwaan jaksa sudah sesuai dengan kaidah hukum, sehingga perkara bsia dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi. Sebelumnya, jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Jefferson melakukan korupsi kas daerah bersama beberapa bawahannya sehingga merugikan negara Rp 33,4 miliar. Once you begin to move beyond basic background information, you begin to realize that there's more to mobil keluarga ideal terbaik indonesia than you may have first thought.
Selaku Wali Kota periode 2005-2010, Jefferson disebutkan telah memerintahkan stafnya untuk melakukan penarikan tunai dana APBD tahun anggaran 2006-2008. Penarikan dan penyerahan uang dilakukan tanpa disertai Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta bukti pertanggungjawaban. Jefferson yang baru saja dilantik menjadi Wali Kota Tomohon periode 2010-2015 itu juga diduga telah menggunakan anggaran pos belanja bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2006-2008 untuk tujuan lain. Dana bansos kemudian digunakan Jefferson untuk membayar tagihan tiket untuk kepentingan pribadi serta keluarganya. Pembayaran tagihan tiket kepada PT Maesa Matuari itu menghabiskan biaya seluruhnya senilai Rp1,8 miliar. Anggaran bansos juga digunakan Pemkot Tomohon untuk membayar tagihan karangan bunga sebagaimana perintah Jefferson. Pembelian karangan bunga untuk keperluan terdakwa dan keluarganya selama periode 2006-2008 mencapai Rp702,2 juta. Namun, kuasa hukum terdakwa, Rufinus Hotmaulana menilai, dakwaan jaksa tersebut tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Dakwaan itu juga tidak dibuat dengan itikad baik untuk mencari kebenaran materil.
Selaku Wali Kota periode 2005-2010, Jefferson disebutkan telah memerintahkan stafnya untuk melakukan penarikan tunai dana APBD tahun anggaran 2006-2008. Penarikan dan penyerahan uang dilakukan tanpa disertai Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) serta bukti pertanggungjawaban. Jefferson yang baru saja dilantik menjadi Wali Kota Tomohon periode 2010-2015 itu juga diduga telah menggunakan anggaran pos belanja bantuan sosial (bansos) tahun anggaran 2006-2008 untuk tujuan lain. Dana bansos kemudian digunakan Jefferson untuk membayar tagihan tiket untuk kepentingan pribadi serta keluarganya. Pembayaran tagihan tiket kepada PT Maesa Matuari itu menghabiskan biaya seluruhnya senilai Rp1,8 miliar. Anggaran bansos juga digunakan Pemkot Tomohon untuk membayar tagihan karangan bunga sebagaimana perintah Jefferson. Pembelian karangan bunga untuk keperluan terdakwa dan keluarganya selama periode 2006-2008 mencapai Rp702,2 juta. Namun, kuasa hukum terdakwa, Rufinus Hotmaulana menilai, dakwaan jaksa tersebut tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Dakwaan itu juga tidak dibuat dengan itikad baik untuk mencari kebenaran materil.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar