JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga advokasi hukum dan HAM Imparsial dalam survei di Jakarta mendapati, warga berharap kepolisian lebih baik ditempatkan di bawah kementerian dibandingkan dengan langsung berada di bawah Presiden. Direktur Program Imparsial, Al Araf, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (20/9/2011), mengatakan, masyarakat memandang perlu dilakukan perubahan struktur kedudukan polisi yang saat ini berada di bawah Presiden. "Berdasarkan hasil survei lalu yang dilakukan Imparsial pada 17 Juni hingga 4 Juli 2011, secara umum publik setuju polisi harus ditempatkan di bawah departemen (kementerian), meski terjadi perbedaan pandangan terkait posisi polisi sebaiknya harus diletakkan di bawah departemen apa," kata Al Araf. Hal itu dapat dibaca dari hasil survei Imparsial. Publik yang berpandangan polisi berada di bawah Kejaksaan Agung memperoleh persentase tertinggi sekitar 28,8 persen, disusul Kementerian Dalam Negeri sebanyak 18,8 persen, di bawah Kemenetrian Pertahanan 6 persen, Kementerian Kepolisian, serta Kementerian Hukum dan HAM masing-masing 4 persen. Sementara itu, hanya sekitar 4 perse publik yang mendukung polisi harus ditempatkan di bawah TNI, dan sekitar 2 persen di bawah DPR. Publik yang menjawab tidak tahu sekitar 37 persen. Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.
Survei ini dilakukan di lima (5) wilayah DKI Jakarta (minus Kepulauan Seribu), dengan responden yang dianggap telah memenuhi syarat umur 17 tahun ke atas, atau sudah menikah yang dipilih secara acak. Metodologi yang digunakan adalah multistage random sampling (MRS), dengan tingkat kesalahan sampel (sampling eror) sebesar 4 persen. Dari persebaran pandangan publik di DKI tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya sedikit publik yang mendukung polisi ditempatkan di bawah TNI atau di bawah Kementerian Pertahanan. Sebagian besar publik di DKI Jakarta menginginkan polisi berada di bawah kementerian, namun bukan Kemenetrian Pertahanan. Dalam urutan tertinggi, sebagian besar dari sebaran pandangan yakni menginginkan agar polisi ditempatkan berada di bawah Kejaksaan Agung atau Kementerian Dalam Negeri. Dari survei ini juga yang menarik adalah muncul pandangan dari publik, yang menginginkan polisi ditempatkan di bawah Kementerian Kepolisian.
Survei ini dilakukan di lima (5) wilayah DKI Jakarta (minus Kepulauan Seribu), dengan responden yang dianggap telah memenuhi syarat umur 17 tahun ke atas, atau sudah menikah yang dipilih secara acak. Metodologi yang digunakan adalah multistage random sampling (MRS), dengan tingkat kesalahan sampel (sampling eror) sebesar 4 persen. Dari persebaran pandangan publik di DKI tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya sedikit publik yang mendukung polisi ditempatkan di bawah TNI atau di bawah Kementerian Pertahanan. Sebagian besar publik di DKI Jakarta menginginkan polisi berada di bawah kementerian, namun bukan Kemenetrian Pertahanan. Dalam urutan tertinggi, sebagian besar dari sebaran pandangan yakni menginginkan agar polisi ditempatkan berada di bawah Kejaksaan Agung atau Kementerian Dalam Negeri. Dari survei ini juga yang menarik adalah muncul pandangan dari publik, yang menginginkan polisi ditempatkan di bawah Kementerian Kepolisian.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar