JAKARTA, KOMPAS.com - Paket UU Politik merupakan UU yang paling banyak diuji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua MK Mahfud MD mengatakan, hal itu menunjukkan, bahwa dalam proses pembuatan UU lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan dan kompromi politik. "Pembuatan UU lebih banyak berdasar kehendak dan kompromi politik, sehingga sering tidak sejalan dengan konstitusi. Sekurang-kurangnya begitu menurut tafsir MK. UU Pemda, UU Pemilu, diuji sampai beberapa kali," kata Mahfud dalam diskusi "Memimpin Republik dengan Konstitusi", di Megawati Institute, Jakarta, Selasa (28/12/2010). If you don't have accurate details regarding mobil keluarga ideal terbaik indonesia, then you might make a bad choice on the subject. Don't let that happen: keep reading.
Pun, politisi dinilai Mahfud seringkali menafsirkan konstitusi sesuai kehendak dan kepentingannya. "Tahu salah, tapi dikompromikan sehingga banyak dibatalkan oleh MK," ujarnya. Dalam materi yang disampaikannya, Mahfud memaparkan bahwa kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi membawa konsekuensi pada validitas norma hukum di bawahnya. Validitas tersebut mencakup dua aspek, yaitu cara pembuatan dan materi muatannya.
Pun, politisi dinilai Mahfud seringkali menafsirkan konstitusi sesuai kehendak dan kepentingannya. "Tahu salah, tapi dikompromikan sehingga banyak dibatalkan oleh MK," ujarnya. Dalam materi yang disampaikannya, Mahfud memaparkan bahwa kedudukan konstitusi sebagai hukum tertinggi membawa konsekuensi pada validitas norma hukum di bawahnya. Validitas tersebut mencakup dua aspek, yaitu cara pembuatan dan materi muatannya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar