Sibuk, Menkeu Pastikan Tak Penuhi Panggilan KPK

Artikel berikut mencakup topik yang baru saja pindah ke tengah panggung - setidaknya tampaknya begitu. Jika Anda sudah berpikir Anda perlu tahu lebih banyak tentang hal itu, inilah kesempatan Anda.

JAKARTA, KOMPAS.com" Menteri Keuangan Agus Martowardojo dipastikan tidak dapat menghadiri panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat (30/9/2011). Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen Kemkeu KA Badaruddin mengungkapkan, karena padatnya jadwal Menteri, pihaknya mengajukan permohonan pemeriksaan Agus dijadwalkan kembali pada Selasa (4/10/2011).

"Dalam minggu ini jadwalnya sudah ditetapkan, sulit dijadwalkan ulang. Hari ini ada peluncuran sensus nasional pajak, penting dalam peningkatan penerimaan pajak. Kemudian akan bertemu Wapres, Senin ada konferensi internasional di Bali berkaitan dengan Bapepam, penanaman modal, sangat penting," katanya saat dihubungi Kompas.com, pagi ini.

Sedianya, KPK akan memeriksa Agus pada hari ini. Mantan Direktur Utama Bank Mandiri itu akan dimintai keterangan sebagai saksi terkait kasus dugaan suap program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Sejujurnya, satu-satunya perbedaan antara Anda dan para ahli
bejubel market place terbaik indonesia adalah waktu. Jika Anda akan menginvestasikan waktu sedikit lebih dalam membaca, Anda akan yang lebih dekat ke status ahli ketika datang ke
bejubel market place terbaik indonesia .

Menurut Badaruddin, pihaknya telah mengirimkan permohonan jadwal ulang tersebut pada 28 September. Namun, Badaruddin menegaskan, sebagai warga negara yang baik, Agus pasti akan menghadiri panggilan pemeriksaan KPK.

"Menkeu sebagai warga negara yang baik insya Allah akan datang memberi penjelasan, membantu KPK," katanya.

Perihal ketidakhadiran Agus tersebut dibenarkan Kepala Bagian Informasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha. Menurut Priharsa, pada 28 September, utusan Kemkeu mengabarkan bahwa Agus tidak dapat menghadiri panggilan KPK hari ini karena kesibukannya.

"Kami jadwalkan lagi pemanggilan hari Selasa jam 10," kata Harsa.

Selain memeriksa Agus, KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar pada Senin (3/10/2011). Juga pemeriksaan lanjutan terhadap unsur pimpinan Banggar, Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey, pada hari yang sama. Pekan lalu, KPK juga memeriksa Tamsil dan Olly serta dua unsur pimpinan Banggar lainnya, yakni Mirwan Amir dan Melchias Markus Mekeng.

Itulah terbaru dari pihak berwenang
bejubel market place terbaik indonesia . Setelah Anda terbiasa dengan ide-ide ini, Anda akan siap untuk pindah ke tingkat berikutnya.

Kuntoro Akui Sudah Serahkan Evaluasi Menteri

Ketika kebanyakan orang berpikir tentang
bejubel market place terbaik indonesia , apa yang terlintas dalam pikiran adalah biasanya informasi dasar yang tidak terlalu menarik atau bermanfaat. Tapi ada lebih banyak untuk
bejubel market place terbaik indonesia dari sekadar dasar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), Kuntoro Mangkusubroto, mengaku telah mengirimkan laporan hasil evaluasi program kerja yang telah dijalankan para menteri kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, belum lama ini.

"Saya rutin saja menyerahkan laporan hasil evaluasi itu, setiap tiga bulan sekali. Evaluasi tiga bulan yang lalu, juga sudah," katanya saat ditanya Kompas, Senin (26/9/2011) malam ini di Jakarta.

Bagaimana Anda bisa mencanangkan batas belajar lebih banyak? Bagian berikutnya mungkin berisi bahwa salah satu sedikit kebijaksanaan yang mengubah segalanya.

Namun, Kuntoro hanya tertawa saat ditanya hasil evaluasinya. "Tanya Presiden ya," tambahnya. Ia kembali mengaskan bahwa laporannya hanya untuk kepentingan Presiden sebagai atasan UKP4.

Tentang kinerja buruk sejumlah menteri yang disebut-sebut akan diganti, Kuntoro juga tidak mau menjawab.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi sebelumnya kepada Kompas mengakui, Presiden Yudhoyono sudah menerima hasil laporan evaluasi dari UKP4. "Akan tetapi soal reshuffle, kata Presiden, kan,tunggu saja tanggal mainnya," ujar Sudi waktu itu.

Setidaknya, ada empat hingga enam pos kementerian yang disebut-sebut akan diganti Presiden, yaitu Menteri BUMN, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Perumahan Rakyat, Menteri Komunikasi dan Informasi, serta Menteri Keuangan.Presiden akan mengumumkan perombakan kabinet, sebelum dua tahun pemerintahannya, 20 Oktober mendatang.

Pertanggungan ini artikel informasi adalah sebagai lengkap dapat hari ini. Tapi kau selalu harus meninggalkan terbuka kemungkinan bahwa penelitian di masa depan dapat mengungkap fakta-fakta baru.

Intelijen TNI Bekerja Tapi Bukan Ujung Tombak

Apakah Anda mencari beberapa informasi di dalam,
bejubel market place terbaik indonesia ? Berikut adalah up-to-date laporan dari para ahli
bejubel market place terbaik indonesia yang seharusnya tahu.

SENTUL, KOMPAS.com " Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono menegaskan, rangkaian teror bom di Indonesia masih merupakan gangguan keamanan.

"Ini belum gangguan pertahanan. Keterlibatan TNI dalam penanggulangan teror masih sesuai dengan aturan undang-undang," kata Agus di Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) di Sentul, Jawa Barat, Senin (26/9/2011).

Semoga informasi yang disajikan sejauh ini berlaku. Anda juga mungkin ingin mempertimbangkan hal berikut:

Keterangan Panglima TNI diberikan menjawab keresahan masyarakat dan dimensi teror yang dapat mengganggu ketahanan negara.

Agus mengatakan, intelijen TNI terus bekerja. Namun, TNI tidak menjadi ujung tombak dalam penanganan teror dan aksi kekerasan yang kerap muncul di saat terjadi kasus korupsi besar dan sengketa politik di Indonesia.

Menurut Agus, aturan pelibatan TNI sudah ada undang-undang yang mengatur. TNI memiliki satuan antiteror, seperti Penanggulangan Teror (Gultor) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, Detasemen Bravo Paskhas TNI AU, Detasemen Jala Mangkara Korps Marinir, dan Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI AL. 

Harinya akan datang ketika Anda dapat menggunakan sesuatu yang anda baca di sini untuk mendapatkan dampak yang menguntungkan. Kemudian Anda akan senang Anda mengambil waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang
bejubel market place terbaik indonesia .

"Reshuffle" Cuma Bumbu Penyedap

Artikel ini menjelaskan beberapa hal tentang
bejubel market place terbaik indonesia , dan jika Anda tertarik, maka ini patut dibaca, karena Anda tidak pernah tahu apa yang Anda tidak tahu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana reshuflfe yang bergulir belakangan ini dinilai sebagai wacana yang tidak serius, dan sekadar menjadibumbu penyedap dalam koalisi partai politik yang hambar. Wacana itu hanya jadi alat untuk merekatkan kembali parpol-parpol koalisi.

"Tidak ada yang serius dalam wacana reshuffle ini. Saya tidak percaya akan ada reshuffle. Kalaupun ada, itu tidak akan mengubah apapun karena r eshufle pasti dilakukan dengan mendahulukan aspirasi politik. Presiden kita itu lebih takut kepada koalisi daripada aspirasi publik," kata staf pengajaf Fakultas HukumUniversitas Gadjah Mada (UGM), Zaenal Arifin Mochtar, ketika berbincang dengan Kompas , Sabtu (24/9/2011) malam.

Setelah Anda mulai bergerak melampaui informasi latar belakang dasar, Anda mulai menyadari bahwa ada lebih banyak
bejubel market place terbaik indonesia dari Anda mungkin memiliki pikiran pertama.

Banyak pihak memang berharap, agar reshuffle kabinet dilakukan dengan mengedepakan kepentingan yang lebih besar dan demi penyelamatan Indonesia. Reshuffle diharapkan bukan hanya didasarkan untuk kepentingan sesaat partai politik.

Menurut Zaenal, merombak kabinet adalah persoalan keberanian. Dalam sistem presidensil, peran koalisi memang penting. Namun, perekat utama sebenarnya bukanlah koalisi tetapi figur kepemimpinan.

"Orang sering membicarakan soal koalisi ini. Sering dikatakan pemerintahan menjadi tidak efektif karena dihalangi koalisi. Ini ilusi. Seakan-akan kita mengatakan bahwa SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) orang baik, Demokrat juga baik dan mau menjalankan pemerintahan sesuai dengan UUD tetapi dihalangi parpol lain. Faktanya kan tidak begitu,"ungkap Zaenal.

 

Sekarang Anda bisa menjadi ahli percaya diri pada
bejubel market place terbaik indonesia . OK, mungkin bukan pakar. Tapi Anda harus memiliki sesuatu untuk membawa ke meja waktu berikutnya Anda bergabung dengan diskusi tentang
bejubel market place terbaik indonesia .

Golkar: "Reshuffle" Bukan Sesuatu yang Istimewa

Artikel berikut berisi informasi terkait yang mungkin menyebabkan Anda untuk mempertimbangkan kembali apa yang Anda pikir Anda mengerti. Yang paling penting adalah untuk belajar dengan pikiran terbuka dan bersedia untuk merevisi pemahaman Anda jika perlu.

JAKARTA, KOMPAS.com- Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Happy Bone Zulkarnaen mengungkapkan, tidak masalah bagi Golkar jika para menteri asal partainya yang duduk di Kabinet Indonesia Bersatu II diganti. Menurutnya, perombakan kabinet atau reshuffle bukan suatu hal istimewa bagi Golkar selama dilakukan secara objektif dan dapat membawa perbaikan.

"Tidak akan masalah asal itu membawa perbaikan," kata Happy dalam diskusi Polemik Sindo Radio, di Jakarta, Sabtu (24/9/2011).

Happy mengatakan, reshuffle merupakan momentum yang tepat bagi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan perubahan. "Gaya kepemimpinan Presiden akan berubah, gaya kepemimpinan menteri juga akan brubah. Kalau terjadi, ini dalam rangka perbaikan signifikan," katanya.

Mereka dari Anda tidak akrab dengan yang terakhir pada
bejubel market place terbaik indonesia sekarang memiliki setidaknya pemahaman dasar. Tapi ada lagi yang akan datang.

Hanya saja, lanjut Happy, Golkar berharap Kabinet Indonesia Bersatu II yang baru dapat menjadi kabinet kerja, dan semua menteri bekerja secara profesional. "Semua menteri-menteri ini memang dari partai, tapi tetap profesional," katanya.

Selain itu, para menteri, kata Happy, harus dapat bersaing sehat satu sama lain dan berani berbeda dengan Presiden. Akan tetapi, tetap menghormati keputusan Presiden. "Karena kita sistem presidensiil, Presiden berada di top management," katanya.

Happy berharap, para menteri yang duduk di KIB II yang baru merupakan orang-orang yang berani untuk tidak populer. "Bukan hanya mementingkan kepentingan segelintir orang, tapi dia melaksanakan ini untuk kepentingan rakyat. Kalau perubahan (seperti itu), tidak akan masalah," ujarnya.

"Kalau bisa setiap partai melakukan fit and proper test di internalnya, sebelum dimunculkan (nama calon menterinya," kata Happy.

Semoga bagian di atas telah berkontribusi untuk pemahaman Anda tentang
bejubel market place terbaik indonesia . Berbagi pemahaman baru Anda tentang
bejubel market place terbaik indonesia dengan orang lain. Mereka akan berterima kasih untuk itu.

Bahasa Indonesia Diusulkan Jadi Bahasa AIPA

Artikel berikut menyajikan informasi yang sangat terbaru tentang
bejubel market place terbaik indonesia . Jika Anda memiliki minat khusus dalam
bejubel market place terbaik indonesia , maka artikel ini informatif diperlukan membaca.

JAKARTA, KOMPAS.com " Perwakilan Indonesia dalam pertemuan ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA) di Kamboja mengusulkan bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi dalam setiap agenda AIPA, selain bahasa Inggris.

Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang ikut dalam pertemuan, mengatakan, usul itu belum sepenuhnya disetujui parlemen negara lain. Negara yang menolak di antaranya Singapura dan Filipina.

Benar-benar ide yang baik untuk menyelidiki sedikit lebih dalam subjek
bejubel market place terbaik indonesia . Apa yang Anda pelajari dapat memberikan kepercayaan diri yang Anda butuhkan untuk usaha di daerah baru.

"Tapi kita yakinkan nanti mudah-mudahan dalam waktu lama mereka mau setuju gagasan ini," kata Priyo di Kompleks DPR, Jumat (23/9/2011). Ketua DPR Marzuki Alie masih berada di Kamboja.

Priyo menambahkan, bahasa Indonesia sudah digunakan banyak penduduk negara di ASEAN, seperti separuh di Malaysia, 5 persen penduduk di Moro, Filipina, dan beberapa daerah tertentu di Kamboja.

"Dalam pertemuan parlemen ASEAN yang akan dilaksanakan Oktober tahun depan di Yogyakarta atau Lombok, mudah-mudahan akan disetujui dan lolos secara aklamasi," pungkas politisi Partai Golkar itu.

Pertanggungan ini artikel informasi adalah sebagai lengkap dapat hari ini. Tapi kau selalu harus meninggalkan terbuka kemungkinan bahwa penelitian di masa depan dapat mengungkap fakta-fakta baru.

Askrindo Rugikan Negara Rp 435 Miliar

Artikel berikut mencakup topik yang baru saja pindah ke tengah panggung - setidaknya tampaknya begitu. Jika Anda sudah berpikir Anda perlu tahu lebih banyak tentang hal itu, inilah kesempatan Anda.

JAKARTA, KOMPAS.com " Polda Metro Jaya memastikan korupsi yangterjadi di PT Askrindo telah merugikan negara lebih dari Rp 435 miliar.Namun, sejauh ini, tersangka pelaku korupsi tersebut tetap masih duaorang, yakni RS dan ZL.

Kepala Bidang Humas Polda Metro JayaKomisaris Besar Baharudin Djafar, Jumat (23/9/2011) siang, menyatakan, kasus korupsidi perusahaan negara ini sangat besar. Itu sebabnya penanganan kasusini dibantu 20 penyidik dari Badan Reserse Kriminal Mabes Polri."Tetapi, kasus tetap di bawah Polda Metro Jaya dengan Direktur ReserseTindak Pidana Khusus Polda Metro Jaya Komisaris Besar Sofian Syarifsebagai kepalatim penyidik," kata Baharudin.

Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.

Ia menngungkapkan,dari hasil penyelidikan dan penyidikan tim penyidik kasus tersebut dandari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan,dipastikan kerugian keuangannegara mencapaiRp 435 miliar lebih.Sudah 37 orang diperiksa dandisidik sebagai saksi, yaitu 14 orang dari Askrindo, 13 orang dariperusahaan manajemen investasi/broker, 4 orang dari perbankan, 2 orangahli dari Bapepam, dan sisanya dari Custodian Efek Center.

"Kalautersangkanya masih dua orang, yakni RS, Direktur Keuangan Askrindoperiode 2002-2007, dan ZL, Direktur Keuangan Askrindo periode 2007-2011. Keduanya masih di tahan di polda," katanya.

Dengan kerugiannegara lebih dari Rp 435 miliar, penyidik baru berhasil menyita uangtunai dari tersangka sebesar Rp 5 miliar. Lainnya yang disita adalahdokumen-dokumen ripo saham, reksadana, obligasi, pembayaran, rekeningkoran, dan perjanjian-perjanjian antara Askrino, manajer investasi, danpenerima dana.

Penyidik, tambahnya, masih akan memanggil dan meminta keterangan dari saksi ahli hukum pidana dan pencucian uang.

Mereka yang hanya mengenal satu atau dua fakta-fakta tentang
bisa bingung oleh informasi yang menyesatkan. Cara terbaik untuk membantu mereka yang disesatkan adalah dengan lembut benar mereka dengan kebenaran yang Anda pelajari di sini.

RAPBN 2012 Mandek, Mekeng Bantah "Ngambek"

Paragraf berikut ini merangkum karya para ahli
yang benar-benar akrab dengan semua aspek
. Heed saran mereka untuk menghindari kejutan
.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Anggaran Melchias Markus Mekeng membantah bahwa dirinya menghentikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 sementara waktu lantaran ngambek karena dirinya diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mekeng bersama tiga pimpinan lainnya diperiksa KPK sebagai saksi terkait kebijakan penganggaran dana untuk program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Penghentian sementara pembahasan RAPBN 2012, jika dibiarkan berlarut-larut, dapat berujung tak disahkannya UU APBN 2012. Dengan demikian, pemerintah terancam menggunakan APBN-P 2011 pada tahun anggaran 2012.

"Enggak ada seperti itu. Dalam tugas negara, mana ada istilah ngambek," kata Mekeng ketika ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/9/2011).

Mekeng mengaku pemeriksaan terhadap dirinya dan pimpinan Banggar oleh KPK sebagai tindakan yang tidak adil. Banggar, terkait penganggaran dana untuk program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) Transmigrasi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, hanya menjalankan tugas sebagaimana yang diamanatkan undang-undang.

"Pemahaman penegak hukum terhadap wewenang Banggar ini agak berbeda. Kenapa kita ditanya soal mekanisme? Ini kan tidak fair. Jadi, sudah tidak sehat menurut hemat saya," katanya.

Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.

Mekeng meminta isu calo anggaran yang merongrong Banggar tak membuat kondisi negara menjadi hiruk-pikuk. Politisi Partai Golkar ini menegaskan, calon anggaran hanyalah oknum dan tak mewakili Banggar.Mekeng mengusulkan, pembahasan anggaran di masa mendatang akan melibatkan KPK dan lembaga swadaya masyarakat demi meminimalisir adanya tindak pidana korupsi.pembahasan RAPBN 2012 penting untuk segera dirampungkan.

Saat ini, pembahasan RAPBN 2012 sudah mencapai kesepakatan tentang asumsi makroperekonomian di Komisi XI dan Komisi VII DPR. Persetujuan dari kedua komisi ini seharusnya dibawa kembali ke Badan Anggaran untuk dijadikan sebagai dasar pembahasan target penerimaan, belanja negara, dan pembiayaan defisit RAPBN 2012.

Kemarin, seharusnya sudah dimulai pembahasan detail di tingkat Panitia Kerja Badan Anggaran. Asumsi makro-RAPBN 2012 itu, antara lain, target pertumbuhan ekonomi 6,7 persen dan inflasi 5,3 persen.Penghentian sementara pembahasan RAPBN 2012 disampaikan Mekeng pada Rabu kemarin.

"Kami kembalikan pembahasan RAPBN 2012 ini kepada pimpinan Dewan hingga semua multitafsir yang ada pada mekanisme pembahasan APBN ini jelas," ujar dia.

Menurut Mekeng, kewenangan Badan Anggaran dalam membahas RAPBN berpegang pada Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau dikenal UU MD3. UU ini menunjuk Badan Anggaran sebagai kelengkapan Dewan yang punya wewenang membahas APBN bersama wakil pemerintah, yakni Kementerian Keuangan.Selain itu, Badan Anggaran juga menggunakan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang ini menegaskan bahwa selain pemerintah, DPR pun dapat mengusulkan anggaran asalkan tidak mengganggu target defisit APBN yang ada.

"Kalau usul pemerintah ternyata dipermasalahkan, jangan sampai kami dipersalahkan juga dan ikut bertanggung jawab. Kami memutuskan anggaran, tetapi jangan karena ada pihak lain yang menyalahgunakannya, kami ikut bertanggung jawab. Kalau begitu, siapa yang mau mengambil keputusan," ujar Mekeng.

Kadang-kadang sulit untuk memilah-milah semua rincian yang terkait dengan hal ini, tapi aku positif Anda tidak akan kesulitan untuk memahami informasi yang disajikan di atas.

KPK Selidiki Pengambil Kebijakan Kasus Century

Apakah Anda pernah merasa seperti Anda tahu hanya cukup tentang
akan berbahaya? Mari kita lihat apakah kita dapat mengisi sebagian dari celah dengan info terbaru dari para ahli
.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan penyelidikan terhadap pihak-pihak pengambil kebijakan penyertaan modal sementara (PMS) dan fasilitas pendanaan jangka pendek (FPJP) kepada Bank Century.

Hal itu disampaikan Pramono Anung, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengutip surat resmi yang disampaikan KPK kepada Tim Pengawas (Timwas) kasus Bank Century.

Waktu terbaik untuk belajar tentang
adalah sebelum Anda berada di tengah-tengah hal. Wise pembaca akan terus membaca untuk mendapatkan beberapa pengalaman berharga
sementara itu masih bebas.

"Ada perkembangan yang substantif. Dulu kan seakan-akan tidak ada. Mereka (KPK) sedang melakukan lidik (penyelidikan) terhadap pihak-pihak pengambil kebijakan PMS maupun FPJP. Tapi, belum kepada siapa pihaknya. DPR meminta siapa pihak yang bertanggungjawab," kata Pramono seusai rapat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu ( 21/9/2011 ).

Ia menambahkan, dalam rapat, Timwas mendesak KPK menyelidiki dugaan aliran dana kepada para pembuat kebijakan itu. "Mudah-mudahan dalam pertemuan berikutnya KPK bisa menemukan," ucap dia.

Ketua KPK Busyro Muqoddas enggan menjelaskan mengenai penyelidikan terhadap pengambil kebijakan itu. Dia hanya menyebut ada informasi penting yang diterima KPK dari pihak lain. Atas informasi itu, penyidik lalu memeriksa Robert Tantular, terpidana kasus Bank Century.

Ketika ditanya apakah informasi itu terkait aliran dana, Busyro menjawab, "Bukan itu. Ada informasi. Itu belum saya tanya detail ke penyidik."

Apakah ada benar-benar ada informasi tentang
yang nonesensial? Kita semua melihat hal-hal dari sudut yang berbeda, sehingga sesuatu yang relatif tidak signifikan untuk yang satu akan sangat penting untuk yang lain.

Survei Imparsial: Polisi Lebih Bersih Di Bawah Kementerian

Satu-satunya cara untuk mengikuti terbaru tentang
adalah untuk terus tinggal di mencari informasi baru. Jika Anda membaca segala sesuatu yang Anda temukan tentang
, itu tidak akan memakan waktu lama bagi Anda untuk menjadi otoritas yang berpengaruh.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lembaga advokasi hukum dan HAM Imparsial dalam survei di Jakarta mendapati, warga berharap kepolisian lebih baik ditempatkan di bawah kementerian dibandingkan dengan langsung berada di bawah Presiden.

Direktur Program Imparsial, Al Araf, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa (20/9/2011), mengatakan, masyarakat memandang perlu dilakukan perubahan struktur kedudukan polisi yang saat ini berada di bawah Presiden.

"Berdasarkan hasil survei lalu yang dilakukan Imparsial pada 17 Juni hingga 4 Juli 2011, secara umum publik setuju polisi harus ditempatkan di bawah departemen (kementerian), meski terjadi perbedaan pandangan terkait posisi polisi sebaiknya harus diletakkan di bawah departemen apa," kata Al Araf.

Hal itu dapat dibaca dari hasil survei Imparsial. Publik yang berpandangan polisi berada di bawah Kejaksaan Agung memperoleh persentase tertinggi sekitar 28,8 persen, disusul Kementerian Dalam Negeri sebanyak 18,8 persen, di bawah Kemenetrian Pertahanan 6 persen, Kementerian Kepolisian, serta Kementerian Hukum dan HAM masing-masing 4 persen.

Sementara itu, hanya sekitar 4 perse publik yang mendukung polisi harus ditempatkan di bawah TNI, dan sekitar 2 persen  di bawah DPR. Publik yang menjawab tidak tahu sekitar 37 persen.

Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.

Survei ini dilakukan di lima (5) wilayah DKI Jakarta (minus Kepulauan Seribu), dengan responden yang dianggap telah memenuhi syarat umur 17 tahun ke atas, atau sudah menikah yang dipilih secara acak.

Metodologi yang digunakan adalah multistage random sampling (MRS), dengan tingkat kesalahan sampel (sampling eror) sebesar 4 persen.

Dari persebaran pandangan publik di DKI tersebut, dapat disimpulkan bahwa hanya sedikit publik yang mendukung polisi ditempatkan di bawah TNI atau di bawah Kementerian  Pertahanan.

Sebagian besar publik di DKI Jakarta menginginkan polisi berada di bawah kementerian, namun bukan Kemenetrian Pertahanan.

Dalam urutan tertinggi, sebagian besar dari sebaran pandangan yakni menginginkan agar polisi ditempatkan berada di bawah Kejaksaan Agung atau Kementerian Dalam Negeri.

Dari survei ini juga yang menarik adalah muncul pandangan dari publik, yang menginginkan polisi ditempatkan di bawah Kementerian Kepolisian.

Sekarang Anda bisa mengerti mengapa ada minat yang tumbuh di
. Ketika orang mulai mencari informasi lebih lanjut tentang
, Anda akan berada dalam posisi untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Sutjipto Akan Dimakamkan di San Diego Hill

Artikel menarik alamat beberapa isu kunci tentang
. Pembacaan yang cermat bahan ini bisa membuat perbedaan besar dalam bagaimana Anda berpikir tentang
.

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrat (PD), Sutjipto, akan dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum San Diego Hill, Karawang Barat, Jawa Barat, Selasa (20/9/2011).

Demikian dikatakan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Saan Mustopa sebelum Rapat Paripurna di Gedung DPR, Selasa pagi.

Kadang-kadang aspek yang paling penting dari subjek tidak segera jelas. Jauhkan membaca untuk mendapatkan gambaran yang lengkap.

Saan menjelaskan, sebelum dibawa ke San Diego Hills, akan ada penghormatan terakhir di DPR setelah rapat paripurna. Salah satu agenda rapat paripurna kali ini yakni pengambilan keputusan terhadap RUU tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu yang dibahas di Komisi II.

Saan menjelaskan, Sutjipto menghembuskan nafas terakhir di Rumah Sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan, sekitar pukul 7.30 WIB. Sutjipto, kata dia, masuk rumah sakit sejak Jumat pekan lalu dengan kondisi tidak sadarkan diri.

"Hari Kamis beliau masih hadir dalam rapat membahas RUU Penyelengara Pemilu. Mungkin kecapekan. Beliau langsung masuk ICU. Sampai meninggalnya belum sadar," ucap dia.

Tentu saja, tidak mungkin untuk meletakkan segala sesuatu tentang
menjadi hanya satu artikel. Tapi kau tidak dapat menyangkal bahwa Anda baru saja ditambahkan ke pemahaman Anda tentang
, dan waktu itu dihabiskan dengan baik.

Pramono: KPK Tak Percaya Diri

Ketika Anda belajar tentang sesuatu yang baru, mudah merasa kewalahan oleh jumlah informasi relevan yang tersedia. Artikel informatif akan membantu Anda berfokus pada titik sentral.

JAKARTA, KOMPAS.com " Wakil Ketua DPR Pramono Anung menilai keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk tim analisis dan advokasi merupakan cermin ketidakpercayaan diri lembaga antikorupsi tersebut. Ia mengatakan, tim itu seharusnya tak perlu dibentuk jika KPK bekerja sesuai peraturan yang ada.

"Saya melihat KPK ada semacamkekhawatiran ketika sorotan publik menjadi besar.Padahal, sesuai dengan UU yang mengaturKPK, mereka ini, kan, sudah memiliki kewenangan yang luarbiasa," kata Pramono di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/9/2011).

Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.

Ia mengatakan, dugaan pelanggaran kode etik pimpinan KPK, seperti diungkap tersangka kasus dugaan suap proyek wisma atlet SEA Games, Muhammad Nazaruddin, tidak perlu ditutup-tutupi KPK. Menurut politisi PDI Perjuangan itu, secara lembaga KPK masih dinilai kredibel dan kuat.

"Yang tidak kredibel adalah orang-orang yang melakukan itu.Jadi, orangnya tidak perlu dilindungi," kata dia.

Seperti diberitakan, latar belakang pembentukan tim itu adalah banyaknya opini yang mengarah pada pelemahan KPK serta menyerang pribadi pimpinan KPK. Tim lalu dibentuk untuk menganalisis informasi yang berpotensi merusak nama baik KPK sekaligus membuat kontra opini dari informasi itu.

Tim itu beranggotakan 10 orang yang semuanya berasal dari eksternal KPK. Tim diketuai oleh mantan Panglima TNI Endriartono Sutarto. Adapun anggotanya di antaranya adalah Taufik Basari, Alexander Lay, dan Ari Juliano.

Pertanggungan ini artikel informasi adalah sebagai lengkap dapat hari ini. Tapi kau selalu harus meninggalkan terbuka kemungkinan bahwa penelitian di masa depan dapat mengungkap fakta-fakta baru.

Mekanisme Kerja Mafia Anggaran

Apakah Anda pernah bertanya-tanya apa sebenarnya dengan
? Informatif laporan ini dapat memberikan Anda wawasan tentang semua yang anda pernah ingin tahu tentang
.

JAKARTA, KOMPAS.com -- Mafia anggaran bekerja dalam jejaring lintas lembaga dari Badan Anggaran, kementerian terkait, dan Kementerian Keuangan.

Kordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Ucok Sky Khadafy dalam jumpa pers di Jakarta, Minggu (18/9/2011) menjelaskan, jejaring mafia tersebut bekerja dalam lingkaran korupsi yang tidak terputus.

Lihat berapa banyak Anda dapat belajar tentang
ketika Anda mengambil sedikit waktu untuk membaca sebuah artikel baik diteliti? Jangan lewatkan pada sisa informasi yang besar ini.

"Ada oknum yang menyiapkan konsep surat menteri yang harus diparaf sekretaris jenderal, direktur jenderal, dan kepala biro perencanaan. Selanjutnya menteri mengajukan anggaran ke Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan mengajukan alokasi dana ke Badan Anggaran," papar Ucok.

Selanjutnya, di Badan Anggaran dibahas mata anggaran yang diminta. Lalu Badan Anggaran dan Kementerian Keuangan menyetujui anggaran yang diminta.Semua proses dan lingkaran hubungan ini membutuhkan uang untuk memastikan sebuah proyek disetujui. Lingkaran ini melibatkan orang di kementerian, Badan Anggaran dan pengusaha yang menjadi rekanan.Mekanisme ini terus berjalan lancar pasca-Reformasi.

Ucok menerangkan, pada zaman pemerintahan Soeharto, mafia anggaran terpusat di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Departemen Keuangan. Sekarang pola itu berubah, tetapi sama-sama membobol uang rakyat dan sulit diawasi dengan dalih dokumen anggaran negara termasuk kategori rahasia negara.

Cukup mengetahui
untuk membuat padat, memotong informasi pilihan di atas faktor ketakutan. Jika Anda menerapkan apa yang baru saja belajar tentang
, Anda seharusnya tidak perlu khawatir.

Muhaimin Tak Bicara Kasusnya

Jadi apa yang
benar-benar semua tentang? Laporan berikut termasuk beberapa informasi menarik tentang
- info bisa anda gunakan, bukan hanya barang lama yang mereka gunakan untuk memberitahu Anda.

SEMARANG, KOMPAS.com- Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengemukakan, besar kecilnya sebuah partai politik tidak lepas dari peran media massa. Media massa juga memiliki peran strategis dalam membangun demokrasi.

"Pentingnya media massa itulah, saya ingin setiap kader PKB punya komunikasi yang baik terhadap kalangan media massa. Rajin-rajinlah berkomunikasi dengan wartawan, ceritakan dan kabarkan kepada mereka tentang semua hal yang melingkupi PKB," kata Muhaimin ketika berbicara pada acara halal bi halal dan konsolidasi yang digelar DPW PKB Jawa Tengah di Semarang, , Sabtu (17/9/2011).

Jika Anda menemukan diri Anda bingung dengan apa yang Anda sudah membaca hingga saat ini, jangan putus asa. Semuanya harus jelas pada saat Anda selesai.

Acara ini dihadiri seluruh pengurus DPC PBK se-Jateng dan sejumlah ketua NU dari beberapa kabupaten dan kota. Seperti Ketua NU Jepara, KH Nurudin Amin, KH Tadzir Mansyur (Ungaran), KH Mahfudz Ridwan (Ponpes Edi Mancoro Salatiga), Ketua DPW PKB Jateng, H Abdul Kadir Karding, Wakil Ketua DPW PPP Jateng, Sukirman, Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Andi Muawiyah Ramli, serta Ketua Dewan Syuro DPW PKB Jateng KH Munif Muhammad Zuhri.

Muhaimin Iskandar mengakui, media massa bisa menjadikan kita terkenal. Bisa juga menjadi buruk rupa. Lepas dari itu, tambahnya, kader PKB perlu menyampaikan pada mereka kalau PKB punya sejumlah program kerakyatan dalam kegiatannya.

Muhaimin Iskandari yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu tidak menyingung sama sekali soal ramainya pemberitaan terkait dengan kasus dua oknum bawahannya yang kini ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.Selain menghadiri konsolidasi partai politik PKB, Muhaimin bersama sejumlah alim ulama dan tokoh PKB juga berziarah ke makam Mbah Girikusumo, Kabupaten Demak.

Itulah terbaru dari pihak berwenang
. Setelah Anda terbiasa dengan ide-ide ini, Anda akan siap untuk pindah ke tingkat berikutnya.

Anggaran KPK Besar tapi Hasil Minim

Ketika Anda belajar tentang sesuatu yang baru, mudah merasa kewalahan oleh jumlah informasi relevan yang tersedia. Artikel informatif akan membantu Anda berfokus pada titik sentral.

JAKARTA, KOMPAS.com " Sekelompok tokoh yang menamakan diri Komite Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan kritik terhadap kinerja lembaga yang dipimpin Busyro Muqoddas itu.

Ketua Presidium Indonesia Corruption Watch Neta S Pane yang tergabung dalam Komite Pengawas KPK tersebut mengatakan, dana yang dianggarkan untuk KPK terlampau besar jika dibandingkan dengan hasil kinerja KPK yang dinilainya masih minim.

"Betapa besar dana yang dikeluarkan masyarakat, tetapi hasilnya sangat minim," kata Neta saat jumpa pers di Gedung KPK Jakarta, Kamis (15/9/2011).

Hadir pula pengajar ilmu politik di Universitas Indonesia Bonie Hargens, aktivis Koalisi Masyarakat Antikorupsi Adi Massardi, dan jurnalis warga Iwan Piliang.

Menurut Neta, dana yang dianggarkan untuk pemberantasan korupsi di KPK berkisar Rp 170 miliar dengan rincian Rp 400 juta untuk satu kasus. "Untuk satu kasus penanganan korupsi di KPK menghabiskan Rp 400 juta," ujarnya.

Anggaran tersebut, katanya, lebih besar dari jatah kepolisian dan kejaksaan.Untuk satu kasus, polisi menurut Neta hanya dijatahkan dana Rp 37,8 juta, sedangkan Kejaksaan sebesar Rp 48,6 juta. Namun, lanjutnya, hasil yang diperoleh KPK tidak jauh lebih besar dari polisi dan jaksa.

Saya percaya bahwa apa yang Anda telah membaca sejauh ini informatif. Bagian berikut ini harus pergi jauh ke arah membersihkan setiap ketidakpastian yang mungkin tetap.

Neta mengatakan, berdasarkan penelusuran Komite, sepanjang tahun 2010 KPK hanya mampu membawa sembilan kasus ke persidangan. "KPK melakukan penyelidikan terhadap 50 kasus korupsi, 24 kasus di antaranya disidik, tetapi hanya 9 yang masuk pengadilan," ungkapnya.

Sementara itu, kepolisian, lanjut dia, berhasil memasukkan 15 kasus ke pengadilan. "Sebanyak 43 kasus diselidiki, 22 kasus yang disidik, dan 15 masuk pengadilan," katanya.

Adapun kejaksaan berhasil membawa 28 kasus ke pengadilan dari 66 kasus yang masuk penyidikan. "Terdapat 66 kasus yang diselidiki, 66 kasus yang disidik, dan 28 masuk pengadilan," paparnya.

Selain itu, Neta berpendapat bahwa pemberantasan korupsi oleh KPK selama ini tidak memiliki fokus jelas. KPK hanya berperan seperti pemadam kebakaran yang menyelesaikan kasus sesuai pesanan. "Padahal, banyak sekali kasus korupsi yang belum tersentuh, seperti korupsi dan manipulasi di sektor pertambangan, BUMN," katanya.

Oleh karena itu, Komite Pengawas KPK, kata Neta, khawatir jika kasus dugaan suap wisma atlet yang melibatkan Muhammad Nazaruddin dan tengah ditangani KPK akan dikerdilkan.

"Kita curiga kasus Nazaruddin akan dibonsai dengan munculnya kasus Kemnakertrans, kasus PKB, Muhaimin. Karena dengan cepat penanganan kasus Kemnakertrans, tetapi begitu lama penanganan kasus Nazar," ungkapnya.

Sebelumnya, Komite Pengawasan KPK menamakan dirinya sebagai Komite Pengawasan KPK untuk Kasus Nazaruddin. Komite tersebut mengaku berkepentingan mengawal penuntasan kasus yang diduga melibatkan sejumlah petinggi Partai Demokrat itu di KPK agar kasus tersebut tidak hanya berhenti pada Nazaruddin.

Harinya akan datang ketika Anda dapat menggunakan sesuatu yang anda baca di sini untuk mendapatkan dampak yang menguntungkan. Kemudian Anda akan senang Anda mengambil waktu untuk mempelajari lebih lanjut tentang
.

Polri di Bawah Presiden Tak Sesuai dengan Perjalanan Sejarah

Bayangkan waktu berikutnya Anda bergabung dengan diskusi tentang
. Ketika Anda mulai berbagi fakta
menarik di bawah ini, teman-teman Anda akan benar-benar takjub.

JAKARTA, KOMPAS.com -  Keberadaan Kepolisian Negara RI yang berada di bawah presiden dinilai tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945, melainkan juga tidak sesuai dengan sejarah atau perjalanan Polri.

Pada masa Belanda sampai masa pemerintahan Republik Indonesia Serikat dan pemerintahan parlementer, Polri belum pernah berada di bawah kepala negara atau presiden.

Demikian disampaikan advokat Andi Asrun di Jakarta Rabu (14/9/2011). "Keberadaan Polri di bawah presiden itu tidak hanya bertentangan dengan UUD 1945, melainkan juga tidak sesuai dengan sejarah atau perjalanan Polri," kata Andi Asrun.

Menurut Andi Asrun, kedudukan, tugas, fungsi, organisasi, hubungan dan tata cara kerja kepolisian pada zaman Hindia Belanda tentu diabdikan untuk kepentingan pemerintah kolonial.

Dalam permohonan uji materiil ke MK dijelaskan pada masa Hindia Belanda wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan) , stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), dan bestuurs politie (polisi pamong praja).

Anda dapat melihat bahwa ada nilai praktis dalam mempelajari lebih banyak tentang
. Dapatkah Anda memikirkan cara-cara untuk menerapkan apa yang telah dibahas sejauh ini?

Seperti diberitakan, MKdiminta untuk menguji Undang-Undang No 2/2002 tentang Kepolisian Negara RI. UU No 2/2002 yang memuat ketentuan bahwa Polri berada di bawah presiden dinilai bertentangan dengan UUD 1945 karena dalam UUD 1945, tidak ada dasar hukum atau ketentuan yang mengatur bahwa Polri berada di bawah presiden.

Permohonan uji materiil itu didaftarkan advokat Andi M Asrun, Dorel Almir, dan Merlina di Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta, Rabu.

"Permohonan sudah didaftarkan hari ini," kata Andi Asrun. Andi Asrun menjelaskan, dalam pasal 8 ayat 1 UU No 2/2002 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berada di bawah Presiden.

Ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, karena tidak ada satu pun pasal dalam UUD 1945 yang memberikan dasar hukum bahwa Polri berada di bawah Presiden secara langsung.

Berbeda dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dalam pasal 10 UUD 1945, disebutkan bahwa "Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara".

Dengan ketentuan pasal 10 UUD 1945 itu, tidak bertentangan dengan UUD 1945, jika TNI memang berada di bawah langsung Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. 

Sekarang Anda bisa mengerti mengapa ada minat yang tumbuh di
. Ketika orang mulai mencari informasi lebih lanjut tentang
, Anda akan berada dalam posisi untuk memenuhi kebutuhan mereka.