. Ketika Anda mulai berbagi fakta menarik di bawah ini, teman-teman Anda akan benar-benar takjub. JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menetapkan delapan unit kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang sebagai Wilayah Bebas Korupsi (WBK). Ke delapan unit tersebut yaitu Inspektorat Jenderal,Dirjen Administrasi Hukum Umum, Kanwil DKI Jakarta, Kanwil DI Yogyakarta, Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas I Khusus Jakarta Barat. Selain itu juga Kanim Kelas I Khusus Yogyakarta, Lapas Narkotika Klas II Jakarta dan terakhir Rutan Klas IIA Yogyakarta. Penetapan ini terhitung sejak Juli 2011. "WBK ini merupakan bagian dari upaya terus menerus, terencana dan sistemik untuk mewujudkan Kementerian yang anti korupsi sesuai dengan Inpres RI Nomor 9 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011. Kami tahu itu tidak mudah tapi kami tetap menjalankannyan" ujar Patrialis di Gedung Kemnhuk dan HAM, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (8/6/2011). Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqqodas yang juga hadir dalam acara penetapan itu menyatakan apresiasinya terhadap kinerja dari Kementerian tersebut. "Kabar ini (wilayah bebas korupsi) lebih baik daripada mendengar berita operasi payudara. Saya sangat menghargai kemauan dari Kemenkumham karena ingin memperjuangkan untuk anti korupsi," ujar Busyro setengah bercanda. Selain Busyro, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan juga hadir dalam acara penetapan tersebut. Mereka pun menunjukkan penghargaan atas usaha kementerian itu.Patrialis juga menekankan bahwa WBK inimempunyai sasaran berupa peningkatab pelayanan masyarakat menuju pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. "Segera menyusul juga unit kerja dari Pemasyarakatan, Unit Eselon I dan kantor wilayah akan ditetapkan sebagai WBK pada November 2011," tukas Patrialis.
, maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqqodas yang juga hadir dalam acara penetapan itu menyatakan apresiasinya terhadap kinerja dari Kementerian tersebut. "Kabar ini (wilayah bebas korupsi) lebih baik daripada mendengar berita operasi payudara. Saya sangat menghargai kemauan dari Kemenkumham karena ingin memperjuangkan untuk anti korupsi," ujar Busyro setengah bercanda. Selain Busyro, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Hadi Purnomo, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan juga hadir dalam acara penetapan tersebut. Mereka pun menunjukkan penghargaan atas usaha kementerian itu.Patrialis juga menekankan bahwa WBK inimempunyai sasaran berupa peningkatab pelayanan masyarakat menuju pelayanan yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. "Segera menyusul juga unit kerja dari Pemasyarakatan, Unit Eselon I dan kantor wilayah akan ditetapkan sebagai WBK pada November 2011," tukas Patrialis.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar