DENPASAR, KOMPAS.com -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bali dan pengusahapariwisata di provinsi ituprotes dengan kebijakan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Jero Wacik. Menteri memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupten/kota untuk memberikan izin usaha pariwisata. Demikian dikemukakan Ketua Komisi IV DPRD Bali Nyoman ParthadanKoordinator the Associaton of Indonesian Travel Agent (Asita) untuk Regional Bali dan Nusa Tenggara Bagus Sudibya, di Denpasar, Bali, Kamis(23/6/2011). Sepertinya informasi baru ditemukan tentang sesuatu setiap hari. Dan topik
tidak terkecuali. Jauhkan membaca untuk mendapatkan berita lebih segar tentang
.
Kebijakan itu dinilai mengancam sektor pariwisata Bali, karena dapat mempercepat degradasi alam dan budaya lokal. Selama ini mereka sudah merasa terkendali, dengan kewenangan yang dilakukan di tingkat provinsi, seperti adanya moratorium izin pembangunan hotel di Denpasar dan Badung oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
Kebijakan itu dinilai mengancam sektor pariwisata Bali, karena dapat mempercepat degradasi alam dan budaya lokal. Selama ini mereka sudah merasa terkendali, dengan kewenangan yang dilakukan di tingkat provinsi, seperti adanya moratorium izin pembangunan hotel di Denpasar dan Badung oleh Gubernur Bali Made Mangku Pastika.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar