JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat Bidang Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum Didi Irawadi Syamsuddin meminta agar Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengungkap tuntas kasus dugaan mafia anggaran di DPR. Menurutnya, jika dugaan itu memang benar terjadi, maka seluruh anggota DPR bisa tercemar hanya karena ulah segelintir oknum di Badan Anggaran DPR. "Agar nama baik DPR tidak rusak. Dan kalau ternyata kemudian ada oknum yang bersalah jangan ragu seret ke meja hijau. Sebaliknya kalau ternyata tidak bersalah harus dibebaskan. Karena dengan demikian rakyat akan menghargai hal ini, karena DPR sepenuhnya hormati proses hukum," ujar Didi kepada Kompas.com di Jakarta, Senin (3/10/2011). Jika Anda tidak memiliki detail yang akurat tentang
bejubel market place terbaik indonesia , maka Anda mungkin membuat pilihan yang buruk pada subjek. Jangan biarkan hal itu terjadi: terus membaca.
Lebih lanjut, Didi menilai, ide penundaan pemeriksaan pimpinan Badan Anggaran juga kurang bijak, sebab semakin memicu spekulasi negatif masyarakat pada Badan Anggaran DPR. Menurutnya, jika hal itu tetap dilakukan maka akan timbul spekulasi, seolah ada yang ditutupi di Badan Anggaran DPR. "Padahal belum tentu spekulasi itu benar. Pada akhirnya maka akan semakin banyak spekulasi-spekulasi negatif yang bisa merugikan DPR sendiri," tambahnya. Didi berpendapat, pemanggilan KPK itu merupakan hal penting untuk klarifikasi beberapa hal sehubungan penegakan hukum, apalagi dalam rangka klarifikasi tentang dugaan mafia anggaran pada beberapa oknum anggota Badan Anggaran. Ia menilai, langkah KPK memeriksa pimpinan Badan Anggaran sesungguhnya untuk kepentingan rakyat. "Jadi tidak ada alasan DPR meminta KPK menunda pemeriksaan Badan Anggaran dengan alasan demi kepentingan rakyat. Semua warga negara dalam kondisi apapun dimintai keterangan oleh penegak hukum adalah wajib untuk mematuhi dan memenuhinya. Dan anggota DPR, harus menjadi contoh dan teladan bahwa mereka patuh pada hukum," tegas Didi.
Lebih lanjut, Didi menilai, ide penundaan pemeriksaan pimpinan Badan Anggaran juga kurang bijak, sebab semakin memicu spekulasi negatif masyarakat pada Badan Anggaran DPR. Menurutnya, jika hal itu tetap dilakukan maka akan timbul spekulasi, seolah ada yang ditutupi di Badan Anggaran DPR. "Padahal belum tentu spekulasi itu benar. Pada akhirnya maka akan semakin banyak spekulasi-spekulasi negatif yang bisa merugikan DPR sendiri," tambahnya. Didi berpendapat, pemanggilan KPK itu merupakan hal penting untuk klarifikasi beberapa hal sehubungan penegakan hukum, apalagi dalam rangka klarifikasi tentang dugaan mafia anggaran pada beberapa oknum anggota Badan Anggaran. Ia menilai, langkah KPK memeriksa pimpinan Badan Anggaran sesungguhnya untuk kepentingan rakyat. "Jadi tidak ada alasan DPR meminta KPK menunda pemeriksaan Badan Anggaran dengan alasan demi kepentingan rakyat. Semua warga negara dalam kondisi apapun dimintai keterangan oleh penegak hukum adalah wajib untuk mematuhi dan memenuhinya. Dan anggota DPR, harus menjadi contoh dan teladan bahwa mereka patuh pada hukum," tegas Didi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar