JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD RI Irman Gusman menilai erosi kepercayaan masyarakat kian akut terhadap institusi penegakan hukum. Performa aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya masih jauh dari harapan masyarakat. Menurut Irman, kondisi itu bisa jadi tercipta karena belum terjaminnya persamaan hukum, perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil, baik secara material maupun prosedural."Hal itu diakibatkan antara lain adanya indikasi perselingkuhan antara hukum dan politik, sebagaimana selama ini dilansir oleh media massa," ungkapnya dalam pidato pembukaan Sidang Bersama DPRdan DPD RI dengan agenda Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-66 di Gedung Nusantara, Selasa (16/8/2011). Sejauh ini, kami telah menemukan beberapa fakta menarik tentang
. Anda mungkin memutuskan bahwa informasi berikut ini bahkan lebih menarik.
Irman menegaskan bahwa indikasi penyimpangan tersebut justru dilakukan oleh sejumlah elit hukum dan politik itu sendiri. Oleh karena itu, Irman mengajak semua pihak untuk menutup peluang dan kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Menurutnya, perselingkuhan antara hukum dan politik ini jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai luhur perjuangan para pendiri bangsa.Salah satu jalan keluar kritis yang harus ditempuh, lanjutnya, adalah pendidikan karakter bangsa. Menurutnya, tontonan publik mengenai penyimpangan dari aktor politisi dan pejabat penyelenggara negara seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan mafia dalam kasus hhukum dan keuangan harus menjadi perhatian serius dan dikoreksi. "Ini untuk menghindari rakyat berpikir seolah elit dan penguasa tidak peduli dengan agenda pemerintahan yang baik dan bersih, mengabaikan hajat rakyat dan melawan nilai-nilai religius yang menjadi naluri dasar bangsa nusantara ini," tandasnya.
Irman menegaskan bahwa indikasi penyimpangan tersebut justru dilakukan oleh sejumlah elit hukum dan politik itu sendiri. Oleh karena itu, Irman mengajak semua pihak untuk menutup peluang dan kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin memanfaatkannya untuk kepentingan pribadi dan kelompok. Menurutnya, perselingkuhan antara hukum dan politik ini jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai luhur perjuangan para pendiri bangsa.Salah satu jalan keluar kritis yang harus ditempuh, lanjutnya, adalah pendidikan karakter bangsa. Menurutnya, tontonan publik mengenai penyimpangan dari aktor politisi dan pejabat penyelenggara negara seperti korupsi, kolusi, nepotisme dan mafia dalam kasus hhukum dan keuangan harus menjadi perhatian serius dan dikoreksi. "Ini untuk menghindari rakyat berpikir seolah elit dan penguasa tidak peduli dengan agenda pemerintahan yang baik dan bersih, mengabaikan hajat rakyat dan melawan nilai-nilai religius yang menjadi naluri dasar bangsa nusantara ini," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar